rcmnewstvindonesia.com -Bandar Lampung Sekretariat Bersama (Sekber) yang menaungi tiga konstituen Dewan Pers, yaitu AMSI, SMSI, dan JMSI Provinsi Lampung, sukses menyelenggarakan Sarasehan Jilid II bertajuk “Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?”. Kegiatan berlangsung di Lantai 3 Gedung Perpustakaan Daerah, Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), menjadi ajang mempertemukan berbagai pandangan demi memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sarasehan ini menghadirkan narasumber berkompeten: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Siapul, S.Sos., M.I.P., perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yang diwakili Kompol Juli, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Rifandy Ritonga, serta Dosen Universitas Lampung Prof. Dr. Marselina. Diskusi dipandu oleh Ketua Harian SMSI Provinsi Lampung, Fajar Arifin.
Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menyatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian insan pers terhadap kemajuan daerah. “Sarasehan ini menjadi ruang berbagi gagasan untuk membantu Pemerintah Provinsi Lampung menemukan strategi penggalian potensi pajak yang tepat sasaran, sehingga PAD dapat tumbuh subur sebagai tulang punggung pembangunan,” ujarnya.
Ketua AMSI Lampung, Hendri, menegaskan bahwa potensi pajak di Lampung bagaikan ladang emas yang belum tergarap maksimal. “Potensi pendapatan dari sektor ini sesungguhnya sangat besar, namun realitanya target penerimaan kerap belum tercapai. Melalui diskusi ini, kami ingin mendukung pemerintah menemukan solusi agar roda penerimaan daerah dapat berputar lebih lancar dan kencang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, menyoroti hambatan utama yang sering dikeluhkan masyarakat: kerumitan birokrasi. Ia mengibaratkan pelayanan pajak yang berbelit bagaikan jalan berliku yang membuat orang enggan melangkah. “Kami berharap sistem pembayaran pajak dapat disederhanakan selancar berbelanja di gerai modern—cepat, mudah, dan tidak memakan waktu berjam-jam. Jika jalannya mulus, hati wajib pajak pun akan terbuka untuk menunaikan kewajibannya,” jelasnya.
Diharapkan, sarasehan ini melahirkan rekomendasi konkret, sehingga pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan menjadi jembatan emas yang menghubungkan kepatuhan masyarakat dengan kesejahteraan bersama di Provinsi Lampung.
Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Ali.S
DL. :SMSI Lampung
