Lampung -Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menjatuhkan vonis atas sebuah pemerintahan yang belum menapaki separuh masa bakti, namun cukup panjang untuk membaca watak dan arah langkah seorang pemimpin. Dalam kurun ini, seorang presiden biasanya telah menampakkan apa yang menjadi cita-cita utamanya, bagaimana ia memegang kendali kekuasaan, siapa yang dipercaya berdiri di sampingnya, dan sejauh mana gagasan yang dibawanya dari gelanggang pemilu mampu berubah menjadi kenyataan di tengah masyarakat.
Prabowo Subianto melangkah masuk ke Istana Negara membawa bekal kekuatan politik yang kokoh. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah meraih kemenangan besar dalam Pemilihan Presiden 2024, didukung mandat rakyat yang luas. Lebih dari itu, ia bukan sosok yang tiba-tiba muncul dari balik tirai panggung politik. Puluhan tahun namanya terpatri dalam perjalanan bangsa: sebagai prajurit yang mengabdi, pengusaha yang membangun, pemimpin partai, calon presiden yang tak lelah berjuang, hingga akhirnya duduk di kursi tertinggi negeri ini.
Karena itu, menilai dua tahun awal kepemimpinannya tak cukup hanya dengan menghitung daftar program yang telah berjalan. Pertanyaan yang lebih mendasar justru: Apakah Prabowo telah berhasil meletakkan batu fondasi bagi negara yang kuat, atau sekadar membangun pemerintahan yang berkuasa penuh? Keduanya adalah dua hal yang berbeda jauh.
Modal Seorang Petarung
Salah satu kekuatan utama Prabowo adalah semangat juang yang tak pernah padam. Ia pernah tumbang dalam pertarungan politik, namun tak pernah meninggalkan gelanggang. Di dunia politik, kemampuan bangkit kembali setelah kekalahan bukanlah hal yang remeh — itu adalah bukti ketangguhan jiwa sekaligus keyakinan teguh pada tujuan yang diperjuangkan.
Prabowo juga dikenal membawa api nasionalisme yang membara. Baginya, negara, kedaulatan, pertahanan, ketersediaan pangan, dan kemandirian energi bukan sekadar urusan teknis kebijakan, melainkan urat nadi dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat dan dihormati bangsa lain.
Pengalaman hidupnya sebagai prajurit turut membentuk cara pandang terhadap dunia. Ia cenderung melihat peta dunia sebagai medan persaingan, dan negara sebagai kekuatan yang harus kokoh agar tidak mudah diombang-ambingkan kepentingan asing. Pandangan ini terasa makin relevan saat dunia kini dilanda gelombang ketidakpastian: konflik yang tak kunjung usai, persaingan kekuatan besar, pergeseran peta ekonomi, hingga perebutan sumber daya alam yang makin tajam. Di tengah situasi seperti ini, cita-cita kemandirian bangsa bukan sekadar puisi indah, melainkan kebutuhan nyata. Namun di sinilah letak tantangan terbesarnya.
Dari Kekuatan Pribadi Menuju Kekuatan Institusi
Negara tidak menjadi kuat hanya karena pemimpinnya tegas, berwibawa, atau memiliki kehendak yang besar. Negara menjadi kokoh manakala hukum berjalan tegak, birokrasi bekerja secara profesional, pendidikan menumbuhkan kualitas manusia, ekonomi tumbuh produktif, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, korupsi dikendalikan, dan rakyat menaruh kepercayaan penuh pada lembaga-lembaga negaranya.
Prabowo telah menampakkan sejumlah tujuan besar yang jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, pengolahan sumber daya alam sendiri, pembangunan industri, kekuatan pertahanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antara semua itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjulang sebagai simbol paling menonjol dalam dua tahun pertama pemerintahannya.
Secara hakikat, gagasan ini memiliki makna yang sangat dalam. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan raya, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan setiap anak bangsa tumbuh sehat, kuat, dan memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Prabowo menyebutnya sebagai investasi bagi masa depan bangsa — menanam benih hari ini untuk memanen kualitas generasi esok hari. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta jiwa dengan alokasi dana mencapai Rp335 triliun.
Namun, semakin besar cita-cita yang dipikul, semakin berat pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyentuh kehidupan puluhan juta anak tidak cukup hanya bermodal niat baik. Ia butuh standar gizi yang jelas, jaminan keamanan pangan, rantai pasok yang terjaga, pengawasan ketat, tenaga ahli yang andal, serta sistem pertanggungjawaban yang tak ada celah.
Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi bel peringatan keras. Ribuan siswa dan guru jatuh sakit, dan pemerintah pun segera memperketat pengawasan mulai dari dapur pengolahan hingga tangan penerima. Di sini tampak sebuah kebenaran yang tak terbantahkan:
“Semakin tinggi ambisi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalisme yang harus mengiringinya.”
Butuh Data Nyata, Bukan Sekadar Angka Politik
Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai tiang utama kebijakan. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat pesat. Hingga pertengahan 2026, disebutkan cadangan beras negara telah menembus angka 5,3 juta ton — sebuah pencapaian yang patut dicatat.
Namun, kemandirian pangan tidak boleh berhenti pada angka di gudang penyimpanan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Apakah petani hidup makmur karenanya? Apakah rakyat bisa membeli pangan dengan harga wajar? Apakah hasil panen bertambah secara berkelanjutan? Apakah kita benar-benar berkurang bergantung pada impor tanpa mengorbankan kestabilan harga?
Jawaban atas semua pertanyaan ini harus berdiri di atas data yang lengkap, akurat, dan terbuka — bukan sekadar penjelasan manis untuk kepentingan politik.
Swasembada sejati bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di lumbung. Ia adalah kemampuan seluruh bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu ke hilir. Petani harus untung, konsumen harus terlindungi, jalan dan irigasi harus baik, teknologi harus masuk ke ladang, dan generasi muda harus tertarik menjadi petani masa depan. Jika tidak, kata “swasembada” hanyalah spanduk indah yang perlahan akan pudar, sekaligus mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
Membangun Kekuatan, Bukan Kekuasaan
Prabowo tampaknya meyakini pentingnya negara yang kuat — gagasan yang berakar panjang dalam sejarah pemikiran politik bangsa ini. Setelah bertahun-tahun merasa negara terlalu lemah menghadapi kepentingan asing maupun kekuatan ekonomi besar, semangat memperkokoh negara memang memiliki daya tarik yang kuat.
Namun, wajah negara yang kuat itu punya dua sisi. Satu sisi, ia berarti mampu menegakkan hukum, melayani rakyat, membangun infrastruktur, melindungi kaum lemah, dan menyeimbangkan kekuatan ekonomi. Sisi lain, kekuatan itu bisa berubah menjadi kekuasaan yang menindas apabila tidak dikawal oleh lembaga-lembaga pengawas.
Karena itu, tantangan terberat Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan peran masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang tangguh sekaligus masyarakat sipil yang berdaya; butuh pemimpin yang berani sekaligus pers yang bebas; butuh birokrasi yang disiplin, namun juga parlemen dan lembaga hukum yang berani memeriksa dan mengoreksi.
Kekuatan negara yang berjalan tanpa pengawasan bisa menjelma menjadi kekuasaan yang otoriter — dan bangunan semacam itu tak akan mampu berdiri kokoh dalam jangka panjang.
Politik Akomodasi: Antara Kestabilan dan Ruang Kritik
Prabowo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merangkul beragam kekuatan politik yang dulunya berdiri di seberang jalan. Koalisi pendukungnya kini membentang sangat luas. Secara praktis, ini membuat jalannya pemerintahan lebih lancar, tak banyak terganggu perdebatan tajam di parlemen.
Namun di balik kestabilan itu tersimpan sebuah paradoks demokrasi: semakin besar koalisi yang berkuasa, semakin sempit ruang bagi oposisi yang sehat. Padahal demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah tetap memiliki tempat untuk mengawasi langkah pemenang.
Oposisi yang baik bukan musuh negara. Ia adalah cermin tempat pemerintah bisa melihat kelemahan sendiri. Oleh karena itu, Prabowo harus memastikan bahwa kestabilan politik yang diraih tidak harus dibayar mahal dengan hilangnya ruang bagi kritik dan masukan.
Gagasan Banyak, Ujian pada Pelaksanaan
Prabowo tidak kekurangan gagasan besar. Justru sebaliknya, daftar agenda yang diusung sangat panjang: pangan, energi, gizi, hilirisasi, industri, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi.
Pertanyaan besarnya adalah: Apakah mesin birokrasi yang ada cukup tangguh untuk mengerjakan semuanya sekaligus dengan baik? Di sinilah peran para menteri menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah. Mereka adalah penyaring, penerjemah, sekaligus penguji gagasan pemimpin. Seorang menteri yang baik harus berani berkata:
“Ini bisa dikerjakan, Pak.”
“Ini terlalu mahal, sebaiknya ditinjau ulang.”
“Ini berisiko tinggi, perlu persiapan matang.”
“Ini harus ditunda dulu.”
“Cara lain mungkin lebih tepat.”
Kalau semua menteri hanya bisa mengucap “siap” dan “bisa”, maka presiden justru kehilangan sumber informasi paling penting yang ia miliki. Kabinet yang sehat bukanlah yang selalu sepakat dalam segala hal. Ia adalah tempat di mana perbedaan pendapat diutarakan secara terbuka di ruang rapat, namun seluruh anggota berjalan kompak begitu keputusan diambil.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak diukur dari seberapa banyak tokoh ternama duduk di dalamnya, atau seberapa besar dukungan politik yang dimiliki. Ukuran sejatinya adalah hasil kerja: berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya di desa-desa? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan nilai nyata? Berapa birokrasi yang disederhanakan? Dan yang paling utama: Apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Catatan Penting dan Harapan ke Depan
Setelah mendekati dua tahun perjalanan, setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian utama Prabowo ke depan:
1. Jangan terlalu bergantung pada kekuatan pribadi. Pemimpin yang kuat memang dibutuhkan, namun Indonesia jauh lebih membutuhkan institusi yang kokoh daripada sekadar sosok pemimpin yang karismatik. Masa jabatan presiden akan berakhir, tetapi lembaga negara harus tetap berdiri tegak.
2. Perkuat budaya keahlian dan prestasi. Jangan sampai kesetiaan politik lebih menentukan posisi daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola hanya berdasarkan kedekatan dan hubungan pribadi.
3. Jaga disiplin anggaran. Program yang populer memang disukai rakyat, namun negara tak boleh melupakan hitungan matematika keuangan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas manfaat sosialnya.
4. Buka diri terhadap kritik. Komunikasi publik harus lebih terbuka. Kritik bukanlah upaya meruntuhkan, melainkan cermin koreksi agar langkah tidak melenceng jauh.
5. Jangan samakan negara kuat dengan pemerintahan yang tak boleh dikritik. Justru pemerintahan yang percaya diri adalah pemerintahan yang tak takut dikritik.
Lantas, bagaimana kita menilai dua tahun perjalanan ini?
Banyak gagasan besar yang patut didukung, namun tak sedikit pula catatan yang perlu dibenahi. Ada kemajuan yang patut dicatat, terutama keberanian menetapkan arah ketahanan pangan, perhatian pada gizi anak, dan semangat kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat kenaikan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu keberhasilan awal.
Namun, terlalu dini untuk menyebutnya sukses. Sebagian besar rencana besar baru saja menampakkan arah dan meletakkan fondasi. Yang ditunggu rakyat bukanlah pidato, bukan jumlah program, bukan pula besarnya proyek atau luasnya koalisi.
Di tengah gempuran informasi media sosial, rakyat kini memiliki mata yang tajam dan suara yang lantang. Mereka akan terus bertanya:
“Apakah anak-anak dari keluarga miskin kini tumbuh lebih sehat? Apakah petani hidup lebih layak? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pendidikan makin bermutu? Apakah hukum makin dipercaya? Apakah pintu korupsi makin sempit? Apakah birokrasi makin cekatan? Dan apakah rakyat merasa menjadi pemilik negara, bukan sekadar objek yang diatur negara?”
Keluh kesah sekaligus harapan rakyat mengalir deras di ruang publik, terdengar jelas lewat media sosial.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo adalah presiden yang menyimpan cita-cita besar tentang Indonesia. Ia ingin negeri ini berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati dunia. Ambisi setinggi ini sangat dibutuhkan — bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.
Namun ada satu tahapan yang jauh lebih berat: mengubah cita-cita menjadi sistem, sistem menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Di sinilah tahun-tahun mendatang akan menjadi penentu. Apakah kemenangan di pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanye? Sejauh ini ia telah berhasil menyatukan kekuasaan. Kini tantangannya berubah: bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.
Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak akan dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya tetaplah satu pertanyaan sederhana dari rakyat biasa:
“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Suara persaingan menuju Pemilu 2029 mulai terdengar samar. Saat yang tepat bagi Prabowo untuk meninjau kembali kinerja para pembantunya. Ibarat pertandingan sepak bola, mereka yang lambat bergerak, tak memiliki keahlian, atau tak mampu membawa bola ke gawang, harus diganti dengan pemain yang lebih andal. Profesionalisme dan kemampuan harus lebih diutamakan daripada kesetiaan buta yang hanya tahu memuji dan mengiyakan.
Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Ali suryatno
DL. : SMSI PESAWARAN
