RECOOM NEWS INDONESIA – BANDAR LAMPUNG,Ketua Dewan Pimpinan cabang (DPC) Persatuan Wartawan Repoblik Indonesia (PWRI), Eko Supriyadi menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang tengah membongkar dua “butir duri” yang menusuk kepentingan publik: dugaan mafia kawasan hutan yang menyeret nama Raden Kalbadi, serta kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran.
Pada Senin (12/1), Raden Kalbadi – ayah mantan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya – menghadapi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan mafia tanah; seperti mata yang mengawasi setiap gerakan, penyidik telah melakukan proses intensif terhadap Adipati pada 29 September 2025 silam, dengan sesi yang berlangsung sekitar 11 jam dan sebanyak 30 pertanyaan terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Way Kanan. Sejauh ini, belasan saksi dari berbagai instansi terkait telah memberikan keterangan, dan penyidik masih menggali “akar rumput” permasalahan tersebut.
Sementara itu, pada hari yang sama, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian juga menjalani pemeriksaan yang tak kalah panjangnya – hampir 10 jam – terkait kasus dugaan korupsi proyek SPAM tahun 2022. Proyek bernilai sekitar Rp8,2 miliar tersebut diduga telah menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp7 miliar; ini adalah pemeriksaan kedua bagi Nanda setelah sebelumnya menjalani proses maraton hingga 16 jam.
Dalam kasus SPAM yang seperti “labirin tanpa akhir” ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka – termasuk mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona – dengan aset yang berhasil disita mencapai angka fantastis sekitar Rp45,27 miliar.
Kami dari DPC PWRI mengapresiasi komitmen Kejati Lampung yang terus menunjukkan kerja keras dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik; baik terkait mafia kawasan hutan yang merusak parit kehidupan alam, maupun korupsi proyek infrastruktur yang mencabik harapan rakyat,” ujar ketua DPC PWRI kota bandar Lampung Eko Supriyadi,pada Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparan adalah “pondasi emas” untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Kasus mafia kawasan hutan berdampak pada kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat; sementara korupsi proyek publik merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pembangunan. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya upaya penyidik untuk mengungkap kebenaran secara tuntas pada kedua kasus tersebut,” tambahnya.
Ketua DPC PWRI kota juga mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam proses hukum – baik sebagai saksi maupun tersangka – dapat bekerja sama penuh dengan penyidik.
“Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil; namun juga memiliki kewajiban untuk membantu mengungkap kebenaran. Kami juga mengharapkan agar informasi terkait perkembangan kasus dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai organisasi yang mewakili wartawan, ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang yang cukup bagi awak media untuk meliput proses hukum dengan objektif dan akurat.
“Pemberitaan yang transparan akan membantu masyarakat memahami perkembangan kasus dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik, serta menjaga sumber daya alam yang adalah ‘warisan emas’ bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis : Denis
DL : DPC PWRI
