Momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dari Sekretaris Jenderal ORI Pusat, Ferii Nuzarli, S.E., kepada Poltak Siahaan, S.Psi. yang kini dipercaya memegang amanah sebagai Ketua DPD ORI Lampung, didampingi Wakil Sekretaris Haryadi.

Hadir menyaksikan pelantikan tersebut unsur Forkopimda yang diwakili oleh Kasbangpol Pemprov Lampung, Ahmad Syaiful, beserta jajaran Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.

Acara dibuka dengan persembahan yang menyatukan hati seluruh hadirin: penyanyian lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berkumandangnya Mars ORI sebagai lambang semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal ORI Pusat, Ferii Nuzarli, S.E., menjelaskan bahwa ORI bukanlah organisasi baru yang tumbuh kemarin sore. “Organisasi ini telah berdiri selama 11 tahun. Kini barulah kami melebarkan sayap hingga ke tanah Lampung. Besar harapan kami, langkah ini memperoleh dukungan sepenuhnya, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat luas,” ujarnya penuh harap.

Mewakili Gubernur Lampung, Ahmad Syaiful menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi ORI. “Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung tanpa membedakan, sepanjang selaras dengan peraturan yang berlaku. Segala syarat administrasi akan segera kami proses. Hadirnya ORI di Lampung diharapkan menjadi sahabat sejati warga, ikut membantu meringankan beban dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD ORI Lampung yang baru saja dilantik, Poltak Siahaan, S.Psi., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus pusat yang telah mempercayakan amanah tersebut ke pundaknya. “Saya senantiasa mengharapkan pendampingan dan arahan dari pusat. Tak lupa, terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberi ruang dan memfasilitasi hadirnya ORI di tanah ini,” ucapnya dengan rendah hati.

Poltak juga menegaskan bahwa ORI bukan sekadar organisasi pada lembaran dokumen. “Kami bukan sekadar nama dan bendera. ORI hadir untuk membangun ekonomi dan memacu kemajuan bangsa. Bidang serikat buruh, pertanian dan perkebunan, industri, sosial, hingga berbagai persoalan kemasyarakatan menjadi ladang pengabdian kami. Pintu kantor kami terbuka lebar selama 24 jam bagi siapa pun warga yang membutuhkan bantuan dan penyelesaian masalah. Setiap bidang telah kami isi dengan pengurus yang siap melayani dan mengabdi,” janjinya dengan tegas.

Dengan selesainya pelantikan ini, diharapkan ORI Lampung menjadi pelita yang benderang, menjalin sinergi erat dengan pemerintah, serta menjadi penopang harapan bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Redaktur: Eddy Reyhan

Jurnalis: Ali.S

DL: SMSI Pesawaran

#BeritaLampung #ORILampung #PelantikanPengurus #PembangunanEkonomi #PengabdianMasyarakat #BandarLampung #OrganisasiRakyatIndonesia #LampungMaju #SinergiPemerintahDanMasyarakat

Kejadian bermula ketika tim media menjalankan tugas jurnalistik sebagai garda pengawas sosial di lokasi. Dengan santun dan berpegang pada kode etik, wartawan menyapa petugas yang berjaga: “Izin, Pak. Kami dari media, apakah boleh bertemu pihak madrasah?”

Bukannya mendapat pelayanan baik, jawaban yang diterima justru berbelit. Sang petugas beralibi Kepala Madrasah (Kamad) sedang menerima tamu. Namun, ketika ditanya asal tamu tersebut, ia bungkam seribu bahasa. Hal ini memicu kecurigaan adanya upaya menutupi fakta, seolah-olah ia tampil sebagai “pahlawan kesiangan” demi menutupi kemungkinan ketidakhadiran pimpinan. Pertanyaan pun mengemuka: seberapa besar upah yang diterimanya hingga rela berkorban memasang badan?

Temuan lain mencuat dari ketidaklengkapan atribut. Petugas tersebut tidak mengenakan seragam lengkap maupun kartu identitas resmi yang berlaku, jauh dari citra petugas keamanan yang profesional.

Puncaknya terjadi ketika salah satu jurnalis wanita duduk di pos keamanan. Alih-alih bersikap humanis dan ramah sesuai tugasnya, petugas itu justru menunjukkan watak kasar bak preman. Ia sempat mendorong jurnalis wanita tersebut hingga hampir tersungkur. Korbannya pun berteriak kaget: “Jangan kasar dong, Pak, apalagi saya wanita!”

Percekcokan tak terelakkan saat rekan media merekam kejadian tersebut sebagai bukti sah. Alih-alih introspeksi, petugas itu justru melontarkan tantangan berapi-api: “Silakan adukan ke Kemenag, saya tidak takut!” Ucapan ini menyiratkan kesombongan seolah memiliki payung kekuasaan yang kuat di balik punggungnya.

Menariknya, suasana di masa kepemimpinan mantan Kamad, Sarifudin, berjalan aman tertib. Namun, sejak berganti pucuk pimpinan, madrasah justru dilanda badai masalah. Hal ini memunculkan dugaan bahwa birokrasi baru belum mampu memimpin secara adil dan sejahtera, bahkan muncul isu ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.

Pemandangan yang memilukan juga terlihat saat petugas keamanan tersebut makan dengan santai di hadapan tamu dan wali murid tanpa rasa segan, mencederai tata krama yang seharusnya menjadi cermin lembaga pendidikan.

Merespons hal ini, desakan menggelinding agar Kemenag Kabupaten Pringsewu segera turun ke lapangan. Diperlukan pembinaan mendalam serta tindakan tegas; jika perlu, buanglah oknum yang berkedok preman demi menjaga kehormatan institusi.

Selain itu, dikalangkan pula agar Asbujapi dan Polda Lampung turun tangan. Mengingat penggunaan atribut yang mengatasnamakan kepolisian pada seragam satpam, perlu ada penegakan aturan yang tegas hingga pencabutan izin bagi yang melanggar, agar tidak disalahgunakan menjadi tameng kesewenang-wenangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan tanggapan maupun konfirmasi dari pihak madrasah maupun Kemenag setempat.

Redaktur: Eddy Reyhan
Jurnalis: Ika Mulyani
DL: PWRI Lampung

#BeritaPringsewu #SatpamPremanisme #MIN2Pringsewu #KemenagPringsewu #KekerasanWartawan #PerlindunganPers #PelanggaranAturan #Lampung #PWRI #PenegakanHukum

Ruas jalan yang menjadi urat nadi tersebut membentang dari titik nol Tugu Payung Batu menuju Kampung Nyukang Harjo. Jalur ini dipandang sebagai akses vital yang tak hanya melancarkan aktivitas harian, tetapi juga menjadi tumpuan penggerak roda perekonomian di wilayah pedalaman tersebut.

Kehadiran jalan yang layak akan membawa angin segar bagi warga tujuh pemukiman, yakni Kampung Payung Batu, Padang Rejo, Nyukang Harjo, Mekar Harjo, Lingga Pura, Gedung Aji, hingga Marga Jaya. Selama ini, masyarakat terpaksa berjuang melintasi jalanan yang rusak dan terjal setiap kali mengangkut hasil bumi, menempuh perjalanan ke sekolah, pasar, maupun mencari layanan kesehatan.

Salah satu warga menyampaikan, satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah konsistensi pelaksanaan pembangunan. “Kami memohon agar proyek ini berjalan sesuai usulan dan pengukuran awal, tanpa dialihkan atau dipangkas ke lokasi lain,” tegasnya.

“Kurang lebih sudah 15 tahun kami menanti dengan sabar. Harapan kami, pembangunan jalan tetap mengacu pada titik nol Tugu Payung Batu hingga ke Nyukang Harjo. Jalan ini bukan sekadar aspal dan tanah, melainkan kebutuhan napas bagi kehidupan masyarakat di sini,” tambahnya dengan nada penuh harap.

Di sisi lain, warga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perjuangan anggota DPRD Lampung Tengah, Purheri Sumardianto, yang merupakan putra daerah setempat. Menurut pengakuan warga, Purheri terus berjuang tanpa henti memperjuangkan aspirasi ini agar pembangunan segera terwujud sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Sebagai penutup, warga berharap Bupati Lampung Tengah beserta jajaran Dinas Bina Marga dan seluruh pemangku kepentingan dapat merespons jeritan hati masyarakat ini. Mereka meyakini, terwujudnya ruas jalan tersebut akan menjalin konektivitas antarwilayah yang erat, melancarkan arus ekonomi, membuka akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta menjadi jembatan emas menuju kesejahteraan bersama.

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : M.Hasan
DL. : PWRI Lampung

Menurut keterangan panitia, pertemuan teknis atau Technical Meeting dijadwalkan berlangsung pada 12 Oktober 2026, sedangkan suara peluit pembuka atau Kick Off akan bergema tepat pada 19 Oktober 2026. Setiap tim yang turun bertanding akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp400 ribu.

Turnamen ini menyuguhkan total hadiah senilai Rp55 juta yang menggiurkan, dengan rincian: Juara I mengantongi Rp25 juta lengkap dengan piala dan medali; Juara II membawa pulang Rp15 juta serta piala dan medali; Juara III meraih Rp10 juta beserta piala; dan Juara IV mendapatkan Rp4 juta beserta piala. Tak ketinggalan, penghargaan bagi Top Score dan Best Player masing-masing bernilai Rp500 ribu sebagai apresiasi bagi bintang lapangan.

Lebih dari sekadar ajang adu ketangkasan kaki, kegiatan ini mengusung misi mulia. Seluruh dana bersih hasil pelaksanaan turnamen akan disumbangkan sepenuhnya untuk pembangunan Masjid Al-Jami’, menjadikan setiap peserta, sponsor, maupun masyarakat yang mendukungnya sebagai pilar pendiri rumah ibadah.

Panitia juga membuka pintu seluas-luasnya bagi pelaku usaha, perusahaan, komunitas, maupun perorangan untuk menabur kebaikan melalui jalur sponsor. Tersedia beragam paket kerja sama mulai dari Rp300 ribu hingga kategori Main Sponsor, lengkap dengan kemudahan promosi berupa pemasangan spanduk, publikasi di ranah maya, penempatan merek di area pertandingan, hingga penyebutan nama pendukung selama laga berjalan.

Ketua Panitia, Zulyadi Hasan, S.E, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengangkat bahu menyukseskan agenda ini.

“Kami mengundang seluruh elemen bangsa, pecinta sepak bola, para sponsor, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan semua pihak untuk berpadu meramaikan Open Tournament Al-Jami’ Bulurejo Cup 2026. Ini bukan sekadar kompetisi memburu prestasi, melainkan menjadi bagian dari langkah kaki kita bersama mendirikan Masjid Al-Jami’. Mari kita wujudkan pesta olahraga amal ini dengan menjunjung tinggi sportivitas dan tali persaudaraan,” ujar Zulyadi dengan penuh harap.

Diharapkan, turnamen ini menjadi lahan subur bagi bibit-bibit atlet berbakat, mengikat tali persaudaraan antarmasyarakat semakin erat, menanamkan jiwa sportivitas yang tinggi, serta menjadi bukti nyata bahwa olahraga mampu menjadi jembatan kasih sayang dan kepedulian sosial.

Bagi tim yang ingin mendaftar atau pihak yang ingin berkontribusi menjadi sponsor, dapat menghubungi kontak resmi panitia yang tersedia.

Informasi Ringkas:

– Nama: Open Tournament Sepak Bola Al-Jami’ Bulurejo Cup 2026
– Technical Meeting: 12 Oktober 2026
– Kick Off: 19 Oktober 2026
– Lokasi: Lapangan Sepak Bola Pekon Bulurejo
– Kuota Peserta: 64 Tim
– Biaya Pendaftaran: Rp400.000 per tim
– Total Hadiah: Rp55.000.000
– Tujuan: Seluruh dana bersih untuk pembangunan Masjid Al-Jami’

#AlJamiCup2026 #OpenTournament #SepakBola #TurnamenSepakBola #Pringsewu #Bulurejo #Lampung #PembangunanMasjid #OlahragaUntukAmal #Sportivitas #FootballIndonesia #BeritaPringsewu #Viral #CitraHukumGroup

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Ika Mulyani
DL. : PWRI Lampung

Aktivitas haram yang berlangsung di balik pintu tertutup ini mencakup sabung ayam dan permainan koprok. Menurut pantauan warga, sarang perjudian ini diduga beroperasi setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan kelam ini diduga dikelola serta dijaga keamanannya oleh sosok berinisial RD. Ketenteraman warga terguncang hebat; aktivitas tersebut kerap berlangsung hingga sore hari, mengundang keramaian yang tidak tertib, serta menjadi bom waktu yang dikhawatirkan memicu permasalahan sosial lain. Mulai dari perkelahian, jeratan utang-piutang, hingga terkikisnya kesejahteraan masyarakat akibat terjebak bujuk rayu permainan uang.

“Kami sangat berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan. Hal ini sangat meresahkan, mengganggu kedamaian rumah tangga warga, dan tentu saja menginjak-injak aturan yang berlaku,” ungkap salah satu warga yang enggan namanya dipublikasikan demi keselamatan pribadi.

Melanggar Garis Tegas Hukum

Praktik perjudian ini secara tegas merupakan duri dalam daging bagi hukum nasional, dengan ancaman sanksi pidana berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Pasal 303 KUHP tentang Perjudian:

Ayat (1): Barang siapa ikut serta dalam permainan judi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta.

– Ayat (2): Barang siapa menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi, atau menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

2. Pasal 303 bis KUHP: Mengatur perjudian terorganisir atau menggunakan sarana elektronik, dengan benteng hukuman yang lebih kokoh.

3. Selain itu, hal ini juga mencederai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Perjudian, yang menjerat penyelenggara, pengurus, hingga pelindung kegiatan tersebut.

Seruan Warga Menanti Langkah Aparat

Masyarakat menyerukan harapan kepada Kepolisian Resort Lampung Timur, khususnya Polsek Sekampung Udik, untuk segera menyisir lokasi, membuka selubung penyelidikan, dan menindaklanjuti laporan ini sesuai koridor hukum yang berlaku. Warga mendambakan kedamaian pulih kembali, serta menuntut aparat memetik siapa saja pihak yang terlibat baik pengurus maupun penjaga keamanan tanpa pandang bulu.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Indra Jaya 

DL. : PWRI Lampung 

Dalam pernyataannya, Donny menegaskan setiap pemberitaan harus disajikan berimbang, berbasis fakta, dan memberikan hak jawab atau klarifikasi kepada pihak terkait sesuai prinsip cover both sides.

“Kode Etik Jurnalistik harus menjadi pedoman utama setiap wartawan. Jangan sampai sebuah pemberitaan justru menimbulkan persoalan hukum karena tidak dilakukan secara profesional dan tidak memenuhi kaidah jurnalistik,” ujar Donny.

Ia menyoroti masih adanya dugaan praktik menyimpang belakangan ini, di mana oknum memanfaatkan pemberitaan sebagai alat menekan pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan hakikat profesi wartawan.

“Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan dengan cara yang bertentangan hukum maupun etika profesi,” tegasnya.

SMSI Lampung memberikan penegasan tegas tanpa toleransi terhadap pelanggaran etika maupun peraturan perundang-undangan. Seluruh anggota diminta menjaga integritas dan nama baik organisasi melalui karya yang independen, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Donny juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah yang menjadi korban dugaan penyalahgunaan profesi seperti berita tanpa konfirmasi yang disertai tuntutan imbalan untuk segera melapor ke kepolisian.

Praktik pemerasan adalah ranah pidana dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Perlu dibedakan dengan jelas antara karya jurnalistik yang sah dan tindakan melawan hukum yang mengatasnamakan profesi wartawan,” jelasnya.

Di akhir pernyataan, ia berharap seluruh insan pers khususnya anggota SMSI Lampung terus menjaga marwah profesi dan berperan nyata sebagai pilar demokrasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Ali.S

DL. : SMSI Lampung 

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari pengawalan ketat yang dilakukan oleh Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SEBUMI) Pesawaran Ali Suryatno, Yanti Arra, beserta jajaran, serta dukungan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Kecepatan penyelesaian ini membuktikan bahwa peran organisasi dan sinergi antar pihak sangat berarti agar hak-hak pekerja migran tidak diabaikan.

“SEBUMI hadir untuk memfasilitasi seluruh Pekerja Migran Indonesia, baik menyangkut masalah internal maupun eksternal. Tugas utama kami adalah mendampingi dan melindungi saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri,” tegas perwakilan SEBUMI.

Organisasi ini juga membuka diri bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga PMI yang menghadapi permasalahan apapun. “Kami siap mendengar, membantu, dan memfasilitasi penyelesaiannya,” tambahnya.

Mendapatkan haknya, Fatimah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berjuang mulai dari proses pemulangan hingga pengambilan hak ini.

“Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu per satu nama kalian. Atas seluruh perjuangan dan doa kalian, saya akhirnya masih bisa menginjakkan kaki di tanah air yang saya cintai ini,” ujar Fatimah dengan haru.

Diharapkan dana tersebut dapat bermanfaat sepenuhnya untuk kebutuhan Fatimah dan keluarganya, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga SEBUMI Pesawaran terus kokoh menjadi benteng perlindungan bagi para pekerja migran.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Ali.S

DL. : SMSI Lampung 

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini diikuti puluhan anggota tim serta warga sekitar. Secara bergotong royong mereka membersihkan debu, lumut, dan kotoran yang menumpuk di seluruh bagian patung, sekaligus merapikan taman dan lingkungan di sekitarnya agar kembali terawat dan layak menjadi kebanggaan daerah.

Ketua Bela Budaya Nusantara Lampung Timur, Nurdin MG, menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar membersihkan benda fisik, melainkan simbol menjaga jati diri dan identitas masyarakat Lampung.

“Kita pegang teguh semangat: merawat akar menjawab zaman. Patung ini bukan sekadar pajangan, ia adalah akar sejarah dan identitas kita orang Lampung. Kalau akarnya kita biarkan rusak, tak akan kuat kita menghadapi arus zaman,” ujar Nurdin.

Ia menambahkan, patung ini menjadi wajah budaya di gerbang desa. “Kalau ikon budaya saja tidak terawat, bagaimana kita bisa melestarikan nilai-nilai warisan kita? Kegiatan ini akan kami laksanakan secara berkala, dan kami berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaganya bersama-sama,” imbuhnya.

Warga setempat menyambut baik langkah ini. Mereka berharap patung Muli Maghanai tak hanya tampil indah dan bersih, tetapi juga semakin dikenal luas, sekaligus menjadi daya tarik yang mendukung kemajuan pariwisata serta usaha mikro kecil menengah bertema budaya di Lampung Timur.

Kegiatan berakhir dengan doa bersama sebagai harapan agar warisan budaya tanah air senantiasa lestari dan diwariskan dengan baik kepada generasi mendatang.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Indra Jaya

DL. : PWRI Lampung

Saat ini beredar kabar bahwa anggaran pembangunan satu unit gedung KDMP dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditetapkan sekitar Rp1,6 miliar. Namun, diduga dana yang diterima kontraktor pelaksana hanya berkisar Rp800 juta hingga Rp900 juta, atau menyisakan selisih hampir 50 persen. Selain itu, muncul dugaan sejumlah lokasi pembangunan justru berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang seharusnya tidak boleh dialihfungsikan.

“Apakah hal ini benar? Kami tidak menuduh. Kami bertanya. Sebab jika terbukti, ini berpotensi menjadi skandal dugaan korupsi terbesar di tingkat desa sepanjang sejarah perkorupsian di Indonesia,” tegas Suriyanto.

Ia menekankan logika sederhana: uang rakyat yang direncanakan Rp1,6 miliar, jika hanya Rp800 juta yang sampai ke tangan pelaksana, maka di mana sisa setengahnya? Publik berhak mendapatkan kejelasan melalui tiga dokumen kunci: RAB, Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan bukti transfer pembayaran ke rekening kontraktor.

Suriyanto pun menantang Kementerian Koperasi (Kemenkop), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap minimal 100 sampel kontrak pembangunan.

“Jika di kontrak tertulis Rp1,6 miliar dan yang ditransfer juga utuh Rp1,6 miliar, maka isu ini selesai dan kami memohon maaf. Namun jika kenyataannya hanya separuh yang cair, maka ini adalah kondisi darurat yang harus segera ditangani,” ujarnya.

Khawatiran Kualitas Bangunan dan Beban Masyarakat

Suriyanto mengingatkan, jika anggaran yang diterima pelaksana hanya separuh dari rencana, maka pasti ada pemangkasan spesifikasi mulai dari pengurangan besi, pengenceran semen, hingga kualitas material lain. Akibatnya, umur bangunan diperkirakan tidak akan bertahan hingga lima tahun.

“Yang dirugikan adalah masyarakat desa. Mereka harus menanggung beban pengembalian pinjaman, namun hanya mendapatkan gedung berkualitas rendah. Sementara pihak yang mengambil keuntungan di tengah jalan sudah pergi,” imbuhnya.

Pola ini dinilai bukan hal baru dan kerap terjadi di berbagai proyek pembangunan maupun bantuan sosial. Padahal Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan mafia dan kebocoran anggaran. Jika isu ini benar terjadi di 10.000 desa saja, maka potensi kerugian negara mencapai Rp8 triliun nilai yang setara dengan pembangunan 2.000 unit Puskesmas.

Tiga Langkah Penyelidikan

Untuk membuktikan kebenaran sekaligus menyelamatkan program, Suriyanto mendesak tiga langkah nyata:

1. Lakukan Audit Mendadak: BPKP segera turun ke lapangan tanpa pemberitahuan, memeriksa fisik bangunan, kelengkapan kontrak, hingga jejak transfer dana.

2. Terapkan Transparansi Penuh: Tempelkan RAB senilai Rp1,6 miliar beserta bukti pembayaran secara terbuka di Balai Desa agar masyarakat dapat memantau sendiri.

3. Berikan Sanksi Tegas: Jika terbukti ada penyimpangan, segera sita aset pelaku dan berikan hukuman seberat-beratnya tanpa kompromi.

“Kami bukan anti terhadap KDMP. Justru kami sangat mendukung program ini. Namun sebaik apapun tujuannya, akan sia-sia jika uang rakyat bocor sejak tahap awal pembangunan. Masyarakat berhak tahu: apakah Rp1,6 miliar benar-benar berwujud gedung senilai Rp1,6 miliar, atau hanya gedung seharga Rp800 juta? Kebenaran harus segera diungkap,” pungkasnya.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Dhenis

DL. : Ketum PWRI 

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta bekerja sama membersihkan halaman, ruang pelayanan, taman, saluran air, hingga menata lingkungan sekitar gedung puskesmas.

Kepala UPTD Puskesmas Merbau Mataram(Ayu)  menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menjaga standar pelayanan. Lingkungan yang bersih dinilai sebagai syarat utama untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang datang berobat, sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

“Lingkungan yang bersih adalah langkah awal untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Mari bersama menjaga kebersihan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan dan kenyamanan bersama,” ujarnya.

Selain menjaga kebersihan fisik, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat semangat gotong royong serta menumbuhkan kepedulian seluruh pegawai terhadap fasilitas umum dan lingkungan kerja.

“Kami berharap budaya menjaga kebersihan terus terjaga, sehingga Puskesmas Merbau Mataram senantiasa menjadi tempat pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

UPTD Puskesmas Merbau Mataram  Melayani dengan Sepenuh Hati untuk Masyarakat Sehat.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : M.Kholil

DL. : PWRI Lampung