Warga sekitar mengeluhkan bau limbah yang menusuk hidung, terutama tatkala musim hujan tiba. Air limbah dari dapur SPPG dinilai mengalir begitu saja ke saluran drainase, sehingga menjadi mimpi buruk bagi kenyamanan warga yang bermukim di sekitarnya.

“Sudah pernah kami tegur, tapi seolah‑olah telinga tertutup rapat. Beruntung saat kemarau bau itu tidak begitu menggelegar,” ujar salah satu warga yang enggan namanya diungkap kepada awak media.

Berdasarkan pengecekan lapangan, sarana yang ada baru berupa sumur serapan saja; belum terlihat adanya pengolahan limbah yang matang sebelum dialirkan ke saluran drainase. Kepala SPPG, Arif, membenarkan kondisi tersebut dan mengakui bahwa saat ini limbah memang dialirkan ke drainase siring di sekitar lokasi.

Sementara itu, Sofyan selaku perwakilan pengelola Yayasan SPPG Nabang Baru menyatakan bahwa fasilitas tersebut sudah diperiksa Dinas Lingkungan Hidup dan dinyatakan aman, serta telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.

Namun ironisnya, realitas di lapangan tampak bak langit dan bumi. Jika benar mengacu pada Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026, sistem yang ada dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di benak publik: mengapa dokumen yang terbit tidak sejalan dengan kondisi nyata di lokasi?

Warga berharap BGN segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memutar roda penindakan yang tegas. Mereka menginginkan perbaikan segera agar SPPG tidak menjadi sumber polusi yang menggerogoti lingkungan sekitar.

“Kami berharap BGN segera turun tangan, supaya fasilitas ini benar‑benar diperbaiki dan tidak lagi mencemari lingkungan kami,” harap warga.

Awak media akan terus mengintai perkembangan kasus ini. Apabila ada klarifikasi resmi dari pihak Yayasan, Dinas Kesehatan, Dinas DLH ,maupun BGN, akan dimuat sebagai pembaruan selanjutnya.

Sampai berita ini di terbitkan blm ada tanggapan resmi, dan kami memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UUD pers nomor 40 99, untuk keberimbangan berita 

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Abas 

DL. : PWRI Lampung

Pelantikan ini menutup babak kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang tercipta sejak Ayu Asalasiyah dilantik sebagai Bupati pada 10 Juni 2025. Pengisian jabatan berjalan melalui jalur pemilihan DPRD Kabupaten Way Kanan sesuai amanat Pasal 176 Undang‑Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengingat sisa masa jabatan masih lebih dari 18 bulan. Hasil pemilihan yang digelar DPRD pada 17 September 2026 kemudian disahkan lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3‑3264 Tahun 2026.

“Bupati dan Wakil Bupati adalah satu kesatuan kepemimpinan. Jaga keharmonisan, bangun komunikasi yang matang, dan sepakati pembagian tugas yang jelas sejak awal sesuai peraturan perundang‑undangan,” tegas Mirza. Ia mengapresiasi DPRD Way Kanan, partai politik pengusung, serta seluruh pihak yang telah mengawal proses pengisian jabatan secara tertib dan kondusif.

Gubernur Mirza mengingatkan Pemkab Way Kanan untuk menjalin sinergi erat dengan Pemprov Lampung sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018. Seluruh rencana pembangunan harus selaras dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Lampung agar kebijakan daerah tidak berjalan melawan arus prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Mirza meminta kepemimpinan Ayu‑Galang memacu tiga pilar utama pembangunan: pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif, serta kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketiganya menjadi batu loncatan menuju visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Kepada M. Galang Putra Rahman, Gubernur berpesan agar menjadi tangan kanan Bupati yang bersih dan tangguh. Pertama, membina ASN sesuai Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegakkan sistem merit, netralitas, serta disiplin aparatur. Kedua, menjaga integritas, menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat hingga ke tingkat kampung agar kebijakan tidak hanya lahir dari meja birokrasi yang jauh dari jeritan rakyat.

Selain itu, Mirza mendesak Pemkab Way Kanan mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut Provinsi Lampung telah membangun SPPG hingga mencapai 100 persen, namun kualitas makanan, SOP, serta pengawasan dapur harus tetap menjadi mata utama agar manfaat program benar‑benar jatuh ke tangan sasaran, terutama anak‑anak sekolah.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga diminta menjadi lokomotif ketahanan pangan. KDMP tidak hanya berperan menyalurkan kebutuhan pokok bersubsidi dan menstabilkan harga, tetapi juga menampung hasil pertanian masyarakat Way Kanan.

Mirza menegaskan Way Kanan memiliki lahan subur dan potensi pertanian‑perkebunan yang melimpah. Namun emas hitam dan hasil bumi daerah tidak boleh hanya dijual mentah ke luar daerah. “Nilai tambah harus tinggal di desa; kesejahteraan karena komoditas harus dirasakan langsung oleh petani,” ujarnya. Karena itu, Pemkab diminta mendorong industri pengolahan lokal dan ekonomi berbasis komoditas melalui program Desa Ku Maju yang terintegrasi dengan Asta Cita.

Dalam rangkaian yang sama, Purnama Wulansari Mirza selaku Ketua TP PKK Provinsi Lampung melantik Sasa Chalim Nur Syajarotuddur sebagai Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten Way Kanan. Gubernur berharap ketiga lembaga tersebut menjadi penggerak roda pemberdayaan masyarakat: TP PKK menjalankan sepuluh program pokok PKK, Posyandu memperkuat enam standar pelayanan minimal, sedangkan Dekranasda melestarikan sekaligus mengembangkan kerajinan daerah.

Melalui kepemimpinan yang solid antara Bupati dan Wakil Bupati serta dukungan seluruh perangkat daerah dan lembaga masyarakat, Pemprov Lampung berharap Way Kanan mampu melaju lebih kencang dalam meningkatkan pelayanan publik, mengangkat kesejahteraan petani, membuka peluang ekonomi baru, serta memastikan manfaat pembangunan sampai ke pelosok kampung.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : mijoy 

DL. : PWRI Lampung 

Informasi yang dihimpun media pada Rabu (28/10/2026) menyebutkan, sekolah-sekolah yang menjadi sorotan mencakup SDN 1 Karya Tunggal, SDN 1 Pardasuka, SDN 4 Pardasuka, dan SDN 1 Trans Tanjungan.

Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan, pekerjaan diduga telah dimulai sebelum SPK diterbitkan dan dokumen pelaksanaan lengkap disiapkan.

“Pekerjaan di sejumlah sekolah tersebut diduga telah dimulai sebelum penerbitan SPK atau sebelum kelengkapan dokumen pelaksanaan dapat dipastikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar dimulainya pekerjaan, mekanisme penetapan pelaksana, alur pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut,” ungkap sumber.

Pekerjaan Dimulai Sebelum Payung Hukum Siap?

Persoalan mendasar yang mencuat adalah dugaan rehabilitasi dimulai sebelum dokumen SPK diterbitkan. Pembongkaran rangka atap pun diduga dilakukan tanpa didahului pengukuran atau penetapan titik nol pekerjaan. “Ibarat rumah dibangun mulai dari atap, bukan dari fondasi yang kokoh,” urutannya terbalik.

Jika hal ini terbukti benar, pertanyaan krusial yang harus dijawab: Siapa yang memberi lampu hijau memulai pekerjaan? Siapa yang menetapkan pelaksana? Dan siapa yang memegang kendali atas dana yang digelontorkan?Pihak Ketiga di Balik Layar & Dana Talangan

Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan peran pihak ketiga yang diduga “memegang peta rahasia” — mengetahui daftar sekolah penerima bantuan hingga rincian anggarannya, lalu menawarkan diri mengoordinasikan pekerjaan kepada para kepala sekolah.

Selain itu, muncul dugaan penggunaan dana talangan oleh pelaksana sebelum SPK diterbitkan. Jika benar, ini bagaikan “mendahului langkah sebelum kaki melanggar” harus ditelusuri tuntas dari mana sumber dananya dan siapa yang menjamin pengembaliannya.

“Asal-usul informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi. Demikian pula kedudukan pihak ketiga, dasar kewenangannya, hubungan kerjanya dengan sekolah, serta apakah keterlibatannya sesuai dengan mekanisme resmi program,” tambah sumber.

Hingga saat ini, belum cukup bukti untuk menyimpulkan adanya persekongkolan. Namun, “kebenaran tidak akan pernah bersembunyi selamanya” kejelasan prosedur adalah hak publik yang tidak boleh dikubur.

Aturan yang Menjadi Pedoman

Penelaahan prosedur ini harus mengacu pada landasan hukum yang berdiri tegak:

– Perpres No. 16 Tahun 2018 juncto Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setiap pekerjaan harus berpayung dokumen sah

– UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara uang rakyat tidak boleh mengalir seperti air tanpa kendali

– UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi keselamatan dan mutu bangunan adalah pondasi utama yang tak boleh digadaikan

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah terkait maupun Dinas Pendidikan belum memberikan penjelasan resmi. Publik berharap, “keadilan tidak tertidur lelap” dan penjelasan transparan segera terungkap ke permukaan.

kami memberikan ruang hak jawab, untuk keperluan keberimbangan berita sesuai UUD pers nomor 40 99

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : M.kholil

DL. : PWRI Lampung 

Satu Vendor Borong Semua Paket

Ketua Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, mengungkapkan pagu anggaran sebesar Rp35 miliar untuk 1.000 jemaah dipecah menjadi dua paket pengadaan. Namun yang mencurigakan, seluruh paket dimenangi oleh satu penyedia jasa, yaitu PT KR.

“Nilai kontrak masing-masing Rp21,90 miliar dan Rp13,08 miliar. Penurunan harga dari pagu hanya Rp10 juta — efisiensinya nyaris tak terlihat, hanya 0,02 persen. Angka ini sungguh melukai rasa keadilan masyarakat.”

Ichwan, Ketua JPSI

Proses Negosiasi Terkesan Sandiwara

Proses penawaran di etalase e-Katalog diduga kuat hanya panggung sandiwara prosedural. Harga per jemaah hanya turun dari Rp34.995.000 menjadi Rp34.990.000 pemotongan keliru senilai Rp5.000 per orang, padahal penyedia lain menawarkan tarif jauh lebih murah, berkisar Rp28–33 juta dengan fasilitas setara.

Artinya, jika dipilih penawaran yang wajar, daerah bisa menghemat minimal Rp2 miliar — dana yang seharusnya dialihkan untuk perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, atau bantuan sosial warga yang masih berjuang di garis bawah.

Monopoli dan Dugaan Komisi Berjamaah

Fakta yang lebih mencolok: PT KR diduga mendominasi tak kurang dari 9 paket proyek di lingkungan Bagian Kesra. Pola ini memicu kecurigaan adanya permainan di balik tirai, persekongkolan, pengondisian pemenang, hingga aliran komisi miliaran rupiah ke oknum tertentu.

“Uang rakyat dikucurkan seenaknya berkedok kegiatan rohani. Ini bukan amal, tapi aroma transaksi mencurigakan mulai tercium. Saatnya aparat penegak hukum turun menyelidiki dari hulu ke hilir!”  tegas Ichwan.

JPSI mendesak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Inspektorat Kota, dan BPK Perwakilan Lampung segera memegang kendali, melakukan audit serta penyelidikan menyeluruh, guna memastikan tak ada satu pun rupiah uang rakyat yang lari ke saku pribadi.

Hingga berita ini di terbitkan blm ada tanggapan resmi dari pihak terkait kami redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan UUD pers nomor 40 99, untuk menjadi keberimbangan berita.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Denis 

DL. : PWRI Lampung 

Tim ini dipimpin oleh Dr. (Can.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM. yang akrab disapa Bunda Nurul serta Marojahan Hutabarat, S.H., M.H. Bunda Nurul menyatakan bahwa pihaknya siap mengemukakan esensi eksepsi dan jawaban hukum bagi kedua tergugat pada agenda persidangan yang dijadwalkan Kamis, 29 Oktober 2026.

Eksepsi dan jawaban merupakan gerbang awal pembelaan dalam perkara perdata: eksepsi dipakai untuk mengemukakan keberatan terhadap aspek gugatan atau kewenangan pengadilan, sedangkan jawaban berfungsi menanggapi dalil‑dalil yang diajukan penggugat.

Isi materi yang disampaikan nantinya akan bergantung pada substansi perkara dan argumentasi hukum tim kuasa hukum.

Persidangan tersebut direncanakan berlangsung melalui jalur elektronik e‑Court/e‑Litigasi, bukan sidang tatap muka langsung di ruang sidang PN Kota Agung. Melalui sistem ini, dokumen persidangan termasuk jawaban dan eksepsi dapat disampaikan mengikuti tahapan serta ketentuan peradilan elektronik yang berlaku.

Berdasarkan surat kuasa khusus, Dewi Sintani R. dan Bambang Hartono telah menunjuk tim advokat yang sama untuk menjadi pendamping setia dalam menjaga kepentingan hukum masing‑masing. Kewenangan yang diberikan meliputi pendampingan mediasi, menghadiri persidangan, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat dan saksi, menyampaikan kesimpulan, hingga mengambil langkah hukum lain sesuai kuasa yang diberikan.

Penyiapan eksepsi dan jawaban ini menjadi langkah kaki pertama pembelaan resmi kedua tergugat untuk menyampaikan posisi hukum mereka; isi lengkap dokumen tersebut belum dapat dipastikan sebelum disampaikan dan diverifikasi secara resmi.

UngkapKasus.id akan terus mengikuti alur perkara bagai pengawal proses hukum, memantau perkembangan melalui dokumen resmi, sistem persidangan elektronik, dan keterangan pihak yang dapat diverifikasi. Redaksi tetap memegang teguh prinsip akurasi, keberimbangan, serta praduga tak bersalah; pemberitaan ini tidak bertujuan mendahului penilaian majelis hakim terhadap pokok sengketa.

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Ika Mulyani
DL. : PWRI Lampung

Kegiatan tersebut merupakan penyebaran hasil penelitian disertasi Binti Anisaul Khasanah, mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan (UAD), yang diikuti oleh guru‑guru matematika SMP dari sejumlah sekolah di Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini dibimbing oleh Prof. Dr. Rully Charitas Indra Prahmana, S.Si., M.Pd., selaku Promotor, serta Dr. Sofwan Adiputra, M.Pd., Kons., selaku Co‑Promotor.

Dalam acara itu, Binti memperkenalkan desain pembelajaran Ethno‑Realistic Mathematics Education (Ethno‑RME) berbasis digital, yang menjadikan Batik Lampung sebagai pintu gerbang mengeksplorasi konsep matematika. Motif dan keteraturan pola batik mengajak siswa menelusuri pola bilangan: mulai dari mengamati, menghitung, menemukan hubungan, membuat dugaan, hingga menyusun representasi matematika.

Pemanfaatan budaya lokal menjadi batu loncatan agar siswa memahami matematika lewat hal yang dekat dengan kehidupan; sementara teknologi digital berperan sebagai bahan bakar semangat belajar untuk membuat aktivitas pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Acara ini pun menjadi ruang dialog hidup antara peneliti dan para guru: peserta tak hanya menyimak pemaparan serta demonstrasi, tetapi juga memberikan tanggapan dan masukan terkait penerapannya di sekolah mulai dari karakteristik siswa, ketersediaan sarana digital, alokasi waktu, hingga kebutuhan adaptasi bahan ajar.

Kepala UPT SMP Negeri 4 Pringsewu Antonius Widi Asmoro, S.Pd., M.Si., serta Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Pringsewu, Ardiansyah, S.Pd., turut memberikan dukungan melalui sambutan dan arahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Binti menegaskan: pemanfaatan Batik Lampung bukan sekadar hiasan pelengkap, melainkan konteks yang mengaitkan matematika, budaya, dan kehidupan nyata. Pendekatan ini ditujukan agar tumbuh akar yang kuat bagi keberlanjutan pembelajaran matematika, sekaligus menanamkan apresiasi terhadap warisan daerah.

“ Saya berharap kegiatan ini dapat menginspirasi guru untuk mengeksplorasi budaya lokal di lingkungan masing‑masing sebagai sumber belajar matematika. Batik Lampung merupakan salah satu contoh bahwa kekayaan budaya dapat dihubungkan dengan konsep matematika sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna,” ungkap Binti.

Dengan demikian, hasil penelitian disertasi ini diharapkan bukan hanya menjadi catatan akademik semata, melainkan menjadi benih harapan bagi para guru untuk mengembangkan pembelajaran yang menyatukan budaya lokal, teknologi digital, dan semangat keberlanjutan.

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Ika Mulyani
DL. : PWRI Lampung

Seruan ini disampaikan Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, didampingi Sekretaris SMSI Lampung, Hi. Senen, S.I.K., serta Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, S.H., pada Senin (19/10/2026).

Korupsi, Luka yang Harus Segera Diobati Bersama

Donny menegaskan bahwa berbagai kasus korupsi yang menyeret kepala daerah di Tanah Air menjadi lonceng peringatan yang tak boleh diabaikan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas lembaga penindak, melainkan tugas bersama yang dipanggul bahu-membahu dari pusat hingga ke pelosok daerah.

“Lampung harus memiliki komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih. Ini bukan hanya tanggung jawab gubernur atau kepala daerah, melainkan tanggung jawab kita semua. Pencegahan korupsi harus menjadi semangat bersama demi kepentingan masyarakat,” ujar Donny.

Pembangunan Berjalan Beriringan dengan Integritas

Menurut Donny, semangat pemerintahan yang bersih sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Di daerah, ia memandang kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sebagai biji harapan dalam menanam budaya antikorupsi melalui kebijakan nyata, keteladanan, dan pengawasan yang efektif.

“Janganlah kita hanya terpaku pada gedung yang menjulang dan jalan yang mulus. Tanpa integritas yang kuat, kemajuan itu bagai pohon yang tak berakar — tampil rindang di luar, namun rapuh di dalam,” tegasnya.

Visi pembangunan daerah, katanya, harus berjalan seiring dengan transparansi dan akuntabilitas. Soliditas birokrasi yang diperkuat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., memang penting, namun harus disandingkan dengan pengawasan yang tajam dan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada publik.

Pers: Mata dan Suara Pengawal Keadilan

Sebagai mitra pengawasan publik, SMSI Lampung menegaskan kesiapannya menjadi cermin yang jernih bagi jalannya pemerintahan — menyampaikan informasi yang akurat, membangun kesadaran antikorupsi, dan mengawal kebijakan publik. Namun, fungsi ini harus tetap berpijak pada fakta dan prinsip jurnalistik, bukan penghakiman yang terburu-buru.

“Pers harus menjadi jembatan kebenaran, bukan penghakiman di pinggir jalan. Setiap dugaan pelanggaran disampaikan berdasarkan fakta, dan diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” jelas Donny.

Diharapkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian terus memperkuat gandengan tangan dalam mencegah sekaligus menindak setiap bentuk penyimpangan. Agar kesepakatan moral ini tidak tinggal janji di udara, melainkan berubah menjadi pagar yang kokoh menjaga anggaran negara, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang tak ternilai harganya.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis : Ali Suryatno 

DL. : SMSI pesawaran 

Simbol kenegaraan yang seharusnya dipajang dengan hormat di dinding, kini terlihat terlentang tak bertuan di lantai yang berdebu. Pemandangan ini bagai cermin retak yang memantulkan lemahnya ketelitian dalam merawat hal-hal yang bermakna bagi bangsa. Belum dapat dipastikan apakah foto-foto itu sedang dalam proses pemindahan, penggantian, atau sekadar ditumpuk tanpa penataan yang layak.

Kondisi ini memunculkan keraguan masyarakat terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Koordinasi Wilayah, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur. Apakah pengawasan dan pembinaan selama ini hanya selembar surat yang terbang terbawa angin, atau benar-benar menyentuh ruang-ruang kelas di pelosok sekolah?

Aturan yang Berlaku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 51, 53, dan 55 diatur secara tegas tata cara penempatan Lambang Negara, Bendera Negara, serta foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan satuan pendidikan. Demikian juga Surat Edaran Mendikbud Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur pemasangan simbol-simbol negara di sekolah. Peraturan ini bukan sekadar tulisan di atas kertas, melainkan cerminan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa.

Klarifikasi Sangat Diharapkan

Belum dapat dipastikan maksud sebenarnya dari penempatan foto-foto tersebut. Oleh karena itu, pihak kepala UPTD SDN Tri Tunggal diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka: kapan foto diambil, apa tujuannya, serta apakah sedang dalam proses perbaikan atau penggantian. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur juga diharapkan melakukan klarifikasi menyeluruh agar duduk perkaranya terang benderang.

“Belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait hingga berita ini dimuat. Kami membuka ruang tanggapan dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, demi keberimbangan informasi dan kebenaran yang utuh.”

Jika benar terjadi kelalaian, pembenahan harus segera dilakukan. Namun jika ada alasan teknis yang mendasarinya, penjelasan transparan adalah jembatan terbaik agar keresahan masyarakat dapat ditenangkan. Semoga peristiwa ini menjadi lonceng peringatan bagi kita semua: bahwa penghormatan terhadap simbol negara dimulai dari hal-hal kecil di sekolah.

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Abas/M.saleh
DL. : PWRI Lampung

Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris HIPPI Kabupaten Pesawaran, Ali Suryatno. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak usia dini adalah fondasi kokoh dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, kreatif, dan berkarakter kuat.

Kepala Sekolah: Kehadiran HIPPI Semangat Baru bagi Anak-Anak

Kepala PAUD Harapan Bunda, Siti Nuraini, menyambut hangat langkah nyata ini. Baginya, kehadiran HIPPI bagai sinar mentari pagi yang menghangatkan semangat anak-anak maupun pendidik.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian HIPPI Kabupaten Pesawaran. Kegiatan parenting dan lomba mewarnai ini memupuk keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri anak-anak. Semoga kerja sama ini tak berhenti di sini, melainkan terus tumbuh bak pohon yang rindang, memberi manfaat bagi sekolah dan anak-anak kami,” ungkap Siti Nuraini.

HIPPI: Dunia Usaha Punya Tanggung Jawab Sosial

Ali Suryatno menyampaikan bahwa HIPPI tidak hanya berbicara soal keuntungan bisnis, tetapi juga peduli pada kemajuan masyarakat tempatnya berpijak.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar janji di udara. Kolaborasi dengan UMKM juga menjadi peluang emas produk lokal semakin dikenal, dan sekolah semakin terbuka lebar bagi dukungan masyarakat,” jelas Ali Suryatno.

Warga Berharap PAUD Harapan Bunda Semakin Bersinar

Warga sekitar menyambut antusias kegiatan ini. Mereka berharap PAUD Harapan Bunda terus menjadi rumah kedua yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan sayap kreativitasnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu terbuka, memperkenalkan sekolah ini lebih luas di tengah masyarakat.

HIPPI Kabupaten Pesawaran menegaskan komitmennya untuk terus merawat benih kebaikan ini, dengan berharap kegiatan serupa dapat menyebar ke berbagai lembaga PAUD, TK, dan KOBER di seluruh penjuru Kabupaten Pesawaran agar sinergi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat senantiasa berjalan beriringan.

HIPPI Kabupaten Pesawaran Bersinergi, Berdaya, dan Bermanfaat.

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : Ali.S
DL. : SMSI pesawaran

Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengusung paradigma berbasis konsep New Public Service (NPS), yang menempatkan warga negara bukan lagi sekadar objek pengamanan, melainkan mitra sejati kedaulatan. Perubahan ini bagai memutar haluan kapal menuju pelabuhan yang lebih ramah, di mana kepercayaan dan pelayanan menjadi jangkar utama.

Direktur Binmas Polda Lampung, Kombes Pol. AF Indra Napitupulu, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa paradigma ini harus dihidupkan di seluruh jajaran kepolisian, dari pusat hingga pelosok desa.

Delapan Pilar Perubahan:

Polisi Hadir di Tengah Masyarakat Tidak lagi menunggu warga datang ke kantor, namun aktif hadir di kampung, sekolah, dan ruang publik.

Mengakhiri Budaya “No Viral, No Justice” Setiap laporan langsung diverifikasi dan ditangani secara transparan.

Ukuran Keberhasilan Berubah Bukan lagi dari jumlah tangkapan, melainkan dari rasa aman, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat.

Penanganan Menyeluruh Tidak berhenti saat pelaku tertangkap, tetapi berlanjut hingga pemulihan kawasan dan kondisi korban.

Informasi Perkara Secara Proaktif Pelapor diberi kabar perkembangan kasus tanpa perlu bertanya berulang kali.

Pengawasan Terbuka Pelanggaran anggota ditangani secara transparan, tanpa ada yang “dibawah lantai”.

Semangat Pengabdian

Mengikis budaya yang kaku, tumbuhkan kepekaan kemanusiaan.

Digitalisasi & Anti-Pungli Aduan serba digital, sanksi seketika bagi oknum yang bermain kotor.

Kegiatan ini diisi pemaparan dari berbagai elemen bangsa: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Brigjen Achmad Saefulloh, SH., MH.; Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung Erlan Heriyanto, M.Pd.; Akademisi FISIP UNILA Dr. Tengku Fahmi, S.Sos., M.Krim.; serta Ketua POKDAR MITRA KAMTIBMAS Provinsi Lampung H. Firman Rusli, ST., MM. Semua sepakat bahwa keamanan bukan hanya urusan aparat, melainkan tangan yang saling genggam antara polisi dan rakyat.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Dhenise 

DL. : PWRI Lampung