Berdasarkan data resmi yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak tergugat, yakni mengenai gugatan yang dinilai kabur, tidak jelas, atau sering disebut dalam istilah hukum sebagai obscuur libel. Sebagai dampaknya, gugatan utama maupun gugatan balasan dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dibebani kewajiban membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp1.789.000.

Perlu dipahami, putusan berupa “tidak dapat diterima” atau niet ontvankelijke verklaard ini adalah keputusan atas masalah prosedur atau ketentuan formil, bukan penilaian atas benar atau salahnya isi sengketa. Artinya, gugatan dinyatakan tertutup jalannya proses pemeriksaan karena cacat syarat dasar, bukan berarti pokok perselisihan sudah diperiksa dan diputuskan di muka hakim. Salinan lengkap pertimbangan hukum majelis belum tampil di sistem publik, sehingga pemahaman utuh tetap harus merujuk pada dokumen putusan resmi yang akan diterbitkan.

Kemenangan ini lahir dari kerja teliti dan kesungguhan tim kuasa hukum yang bertugas mendampingi, yaitu M. Anthon, S.H., Alvi Aprian, S.H., dan Billi Firmansyah, S.H.

“Kami bersyukur atas putusan yang telah dibacakan pada hari ini. Hasil ini adalah buah dari proses hukum yang kami jalankan dengan ketelitian, menyusun argumen selaras dengan aturan yang berlaku demi menjaga kepentingan hukum klien kami,” ujar tim kuasa hukum.

“Kami sangat menghormati majelis hakim, seluruh pihak yang berperkara, serta tata cara berperadilan yang berlaku. Bagi kami, nilai profesionalitas tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan dari seberapa jujur, teliti, dan bertanggung jawab kami menjalankan amanah tugas ini,” tambah mereka.

Mendengar hasil putusan tersebut, Anipudin dan Sriati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LBH Ansor Pringsewu dan seluruh tim kuasa hukum yang telah setia mendampingi kami sejak awal hingga selesai sidang. Kami bersyukur atas hasil ini, dan berterima kasih atas waktu, perhatian, serta kesungguhan yang kalian berikan,” ucap keduanya.

“Terima kasih juga untuk keluarga, kerabat, dan semua pihak yang senantiasa memberi dukungan moral. Semoga jalan yang terbuka ini membawa ketenangan hati dan kebaikan bagi kami semua,” lanjut mereka.

Sementara itu, Ketua LBH Ansor Pringsewu, Surohman, menyambut hasil putusan ini dengan hati yang penuh syukur, sekaligus menjadikannya cermin untuk menjaga kualitas pelayanan hukum lembaganya.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas putusan hari ini. Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh anggota tim hukum yang bertugas M. Anthon, Alvi Aprian, maupun Billi Firmansyah yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan,” ujar Surohman.

“Bagi LBH Ansor Pringsewu, mendampingi masyarakat bukan sekadar urusan menang atau kalah perkara. Ini adalah amanah: hadir saat dibutuhkan, melayani secara profesional, dan tetap menjunjung tinggi martabat hukum serta kemanusiaan. Kami bersyukur, namun tidak dengan rasa angkuh. Semoga tidak ada pihak yang merasa terluka atau tersinggung; kami berharap semuanya tetap damai dan mendapatkan jalan terbaik masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, LBH Ansor Pringsewu juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dua mitra strategis yang senantiasa memberi dukungan: FOR-JIP — Forum Jurnalis Independen Pringsewu — serta GRIB Jaya Kabupaten Pringsewu.

“Terima kasih kami sampaikan kepada FOR-JIP dan GRIB Jaya Kabupaten Pringsewu. Dukungan moral dan kerja sama antarlembaga seperti inilah yang menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus bergerak, melayani, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sinergi yang baik adalah fondasi untuk membangun pelayanan yang lebih kuat dan bermanfaat luas,” ujar Surohman.

Selama proses hukum berlangsung, dukungan masyarakat luas, kerabat, dan keluarga menjadi energi tambahan yang menjaga semangat dan ketenangan semua pihak. LBH Ansor Pringsewu pun berjanji akan terus memegang teguh prinsip: melayani hukum secara profesional, menjaga integritas, dan selalu hadir mengabdi bagi kepentingan keadilan masyarakat.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Fauzan 

 DL        : PWRI Lampung 

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, menegaskan tugas paling utama yang harus diemban Menteri Keuangan baru: memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak nyata.

Menurut Kadin, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai kurang efektif atau boros, guna menjaga disiplin anggaran serta menjamin keberlanjutan kebijakan fiskal negara.

Kepastian arah kebijakan fiskal menjadi hal yang sangat mendesak saat ini. Hal ini dianggap kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat, sekaligus mempertahankan kepercayaan para investor — baik di tingkat daerah maupun nasional.

Munir Abdul Haris menekankan, efisiensi pengelolaan keuangan negara tidak boleh sekadar teori, melainkan harus berujung pada hasil yang benar-benar terasa manfaatnya oleh rakyat dan pelaku usaha.

“Fokus utamanya adalah efisiensi dan optimalisasi APBN. Kita harus menjamin setiap rupiah belanja negara menghasilkan nilai guna sebesar-besarnya bagi masyarakat. Program yang belum berjalan baik atau kurang efisien perlu segera dibenahi, agar disiplin anggaran tetap terjaga dan kebijakan fiskal tetap berkelanjutan, meski di tengah perubahan situasi ekonomi dunia,” ujar Munir Abdul Haris, usai pelantikan, Senin (14/9/2026).

Selain penghematan dan ketepatan penggunaan anggaran, Kadin Lampung juga menyoroti pentingnya kestabilan kebijakan. Kepastian aturan dan arah kebijakan menjadi jembatan agar investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan kerja sama yang erat dan selaras antara Kementerian Keuangan dengan lembaga pengatur ekonomi lainnya — seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Lembaga Penjamin Simpanan.

“Kebijakan fiskal tak boleh hanya sibuk mengatur pengeluaran dan pemasukan semata. Pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil, serta menjaga daya beli masyarakat melalui keseimbangan yang wajar antara penerimaan pajak dan perlindungan kesejahteraan rakyat,” tambah Munir.

Khusus untuk iklim usaha di Provinsi Lampung, kebijakan fiskal yang efisien, terbuka, dan konsisten sangat dibutuhkan. Hal ini menjadi pondasi terciptanya kepastian berusaha, sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan baik.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis. : Dhenise 

DL. : Hum pwdpi 

Di tengah gelombang perhatian publik yang terus membumbung, Kejaksaan selaku institusi pemegang amanah penegakan hukum, diharapkan tidak membiarkan keheningan berlarut-larut. Diamnya informasi resmi ibarat menabur benih ketidakpastian, yang berpotensi tumbuh menjadi berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sebagai benteng keadilan yang mengemban kepercayaan rakyat, Kejaksaan perlu membuka jendela keterbukaan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka, terukur, dan proporsional. Masyarakat berhak mengetahui peta jalan hukum yang sedang berjalan: apakah masih berada di tahap pendalaman fakta, penyelidikan, atau telah melangkah ke jenjang berikutnya sesuai koridor undang-undang.

Keterbukaan ini bukan sekadar hak publik, melainkan kunci agar setiap dugaan penyimpangan yang menyangkut uang negara hasil keringat rakyat benar-benar ditangani dengan serius, tegas, dan tak berujung pada jalan buntu.

Transparansi juga menjadi pondasi agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tak runtuh. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara berjalan “dalam kegelapan”, seolah tak memiliki arah yang jelas, hanya karena minimnya penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Tentu saja, publik tidak meminta Kejaksaan membuka seluruh isi lembar penyelidikan yang rahasia, atau hal-hal yang justru dapat merusak proses hukum itu sendiri. Namun setidaknya, perlu ada penjelasan jelas: di mana posisi perkara ini sekarang, langkah apa saja yang telah diambil, serta komitmen kuat untuk menuntaskannya secara profesional dan objektif.

Perlu diingat: kasus ini telah menjadi konsumsi luas, dan menyangkut pengelolaan harta milik negara. Maka, keterbukaan adalah bagian tak terpisahkan dari akuntabilitas.

Rakyat tidak sedang meminta keputusan akhir atau vonis di tengah jalan. Yang dicari hanyalah satu hal: kepastian. Karena itu, Kejaksaan diminta segera buka suara, berikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan hibah fiktif Pesisir Barat, agar spekulasi yang terus merambat dapat segera dipangkas hingga ke akar.

Pada akhirnya, transparansi adalah penghormatan tertinggi kepada masyarakat. Ia juga menjadi bukti nyata bahwa setiap perkara besar maupun kecil ditangani secara mandiri, adil, dan tanpa pandang bulu.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Agung 

DL         : pwdpi Lampung 

Rapat tetap berjalan. Angka kehadiran tercatat 61 orang. Syarat kuorum terpenuhi. Semua tampak sah menurut catatan administrasi. Namun, tepat di saat angka itu tercapai, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendalam: Apakah wajah yang tampak di layar sama nilainya dengan sosok yang hadir secara langsung? Apakah “hadir” sebatas terlihat, atau harus benar-benar ada di sana?

Pertanyaan itu meledak ke permukaan lewat jalur interupsi. Salah satunya disampaikan Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, yang meminta mekanisme kehadiran lewat konferensi video segera ditinjau kembali.

Baginya, hal ini punya konteks sejarah yang jelas. Dulu, rapat jarak jauh adalah jembatan penyelamat saat pandemi Covid-19 membatasi langkah manusia, saat berkumpul dalam satu ruangan menjadi hal yang berisiko. Kala itu, teknologi menjadi pelita di tengah kegelapan pembatasan.

Namun kini, pandemi telah berlalu. Pintu gedung pemerintahan kembali terbuka lebar. Lorong-lorong kantor kembali ramai. Ruang sidang pun seharusnya kembali menjadi tempat pertemuan langsung. Anehnya, kebiasaan yang lahir dari masa darurat itu ternyata masih bertahan hidup, seolah menjadi warisan yang tak kunjung dikembalikan ke tempatnya.

Ketika Solusi Darurat Menjadi Kebiasaan

Di masa sulit itu, Zoom bukan sekadar aplikasi biasa. Ia adalah jembatan penghubung yang tak boleh putus. Saat pertemuan fisik terlarang, keputusan negara tak boleh berhenti. Teknologi menjadi jalan keluar agar roda pemerintahan tetap berputar.

Tapi masa darurat telah berlalu. Maka muncul pertanyaan mendasar: Apakah aturan yang lahir untuk keadaan terpaksa masih pantas dipakai saat keadaan sudah kembali normal?

Bagi sejumlah anggota dewan, jawabannya perlu dikaji ulang dengan teliti. Sebab, Rapat Paripurna bukan sekadar pertemuan biasa. Di sinilah keputusan-keputusan besar ditimbang, suara rakyat disampaikan, pandangan dibenturkan, argumen dipertukarkan, dan arah kebijakan daerah ditentukan.

Karena itu, “kehadiran” memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar nama yang tercatat di daftar absen. Kehadiran berarti ada, melihat, mendengar, merasakan, dan terlibat sepenuhnya dalam denyut nadi persidangan.

Secara hitungan angka, tak ada masalah. Enam puluh satu anggota tercatat hadir. Syarat sah rapat terpenuhi. Namun angka itu tersusun dari dua dunia yang berbeda: satu yang duduk di kursi, satu lagi yang hanya tampak di layar. Perbedaan inilah yang kini menjadi bahan perdebatan hangat.

Bagi masyarakat awam, mungkin terlihat sederhana: “Kalau sudah tampak di layar dan ikut mendengarkan, bukankah itu sudah disebut hadir?”

Benar, secara bentuk. Tapi di lembaga legislatif, urusannya tak berhenti di situ.

Pertanyaan muncul beruntun: Seberapa utuh anggota tersebut mengikuti setiap dinamika sidang? Apakah sambungan internet selalu stabil tanpa putus-nyambung di tengah pembahasan penting? Apakah seluruh pembicaraan bisa didengar dengan jelas tanpa terpotong-potong? Dan yang paling utama: Apakah cara ini sudah sesuai dengan tata tertib yang disepakati dan berlaku di lembaga ini?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat persoalan ini meluas — bukan sekadar masalah sambungan internet, melainkan masalah prinsip dan aturan main.

Dari Kursi Dewan ke Layar Komputer

Bayangkan suasana sidang: di satu sisi, anggota dewan duduk berhadapan, bisa saling melihat ekspresi, menangkap nada suara, merasakan suasana ruangan yang berubah dari tenang menjadi hangat saat perdebatan memanas. Ketika seseorang berbicara atau menyela, reaksi langsung terlihat dan terasa.

Di sisi lain, ada wajah-wajah yang terpotong bingkai layar, terpisah oleh jarak yang tak terlihat. Teknologi memang bisa memindahkan suara dan gambar, tapi ia tak mampu memindahkan suasana, kedekatan, dan interaksi langsung yang menjadi nyawa dari sebuah sidang.

Teknologi mempersingkat jarak, namun ia juga menciptakan sekat. Dan di lembaga yang pekerjaannya bertumpu pada dialog, perdebatan, dan kesepakatan bersama, sekat itu adalah hal yang harus diperhitungkan beratnya.

Bukan Menolak Teknologi, Tapi Menempatkan pada Tempatnya

Perlu ditegaskan: perdebatan ini sama sekali bukan penolakan terhadap kemajuan zaman. DPRD tetap harus berjalan beriringan dengan digitalisasi. Dokumen elektronik, sistem informasi yang canggih, dan pemanfaatan teknologi lain memang harus terus didorong agar kerja lembaga makin cepat, transparan, dan mudah diakses.

Namun, setiap alat punya fungsi masing-masing. Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan teknologi perlahan berubah menjadi kelonggaran yang melenceng dari aturan.

Jika kehadiran dari jauh diizinkan, harus ada aturan tegas: kapan boleh dipakai, dalam kondisi apa, dan dengan syarat apa. Jika kehadiran langsung adalah standar utama, maka pengecualian pun harus punya alasan yang jelas, wajar, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Yang sebenarnya dibutuhkan sangat sederhana: kepastian aturan yang sama untuk semua orang.

Di Tengah Beban Agenda yang Berat

Perdebatan ini muncul tepat saat DPRD Lampung sedang memikul beban pembahasan yang sangat berat. Dalam rapat itu, antara lain dibahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026.

Tak hanya itu, dewan juga menyampaikan 12 rancangan peraturan daerah usulan inisiatif yang menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat: mulai dari pengelolaan sumber daya air, pengembangan perkebunan, pertanian perkotaan, pengolahan hasil ubi kayu, pengelolaan aset daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, pembangunan infrastruktur, pertambangan rakyat, pendidikan, pengembangan desa wisata, hingga kelautan dan perikanan.

Artinya, apa yang dibicarakan di ruangan itu bukan urusan sepele. Di balik setiap baris rancangan peraturan, tersimpan nasib, kepentingan, dan masa depan warga Lampung. Karena itu, kualitas kehadiran wakil rakyat menjadi sangat mahal harganya.

Kuorum Bukan Segalanya

Dalam buku administrasi sidang, kuorum memang gerbang utama. Tanpa itu, rapat tak sah dan tak boleh berjalan. Namun bagi rakyat yang memilih mereka, ukuran keberhasilan DPRD jauh lebih besar daripada sekadar angka di daftar hadir.

Masyarakat ingin tahu: apakah wakil mereka benar-benar ada saat pembahasan berlangsung? Apakah mereka aktif menyuarakan apa yang diharapkan rakyat? Apakah mereka paham benar isi dan dampak dari setiap keputusan yang diambil? Dan yang paling penting: Apakah mereka hadir seutuhnya saat nasib rakyat sedang ditentukan?

Karena itu, polemik kehadiran lewat Zoom ini seharusnya menjadi momen berharga untuk mengevaluasi diri. Bukan untuk menyalahkan siapa pun, bukan pula untuk menolak kemajuan teknologi. Melainkan untuk memastikan bahwa kemudahan yang ditawarkan zaman tidak perlahan-lahan mengikis makna sejati kehadiran seorang wakil rakyat.

Pertanyaan yang Tetap Menggantung

Rapat akhirnya selesai. Kuorum terpenuhi. Agenda dibahas dan diputuskan. Namun, setelah suara sidang mereda dan layar-layar Zoom dipadamkan, satu pertanyaan besar masih menggantung di udara:

Pandemi sudah lama berlalu. Apakah mekanisme hadir lewat layar masih dibutuhkan untuk Rapat Paripurna?

Jawabannya ada di tangan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Lampung. Mereka berkewajiban menjelaskan dasar hukum dan alasan penggunaannya kepada publik. Jika perlu, tata tertib diperjelas dan dipertegas agar tak lagi muncul tafsir yang berbeda-beda.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya butuh 61 nama yang tertulis rapi di daftar hadir. Rakyat membutuhkan wakil yang benar-benar hadir jiwa dan raga saat kepentingan mereka sedang diperjuangkan.

Teknologi boleh menjembatani jarak yang jauh. Tapi tanggung jawab seorang wakil rakyat, seharusnya tak pernah berjarak sama sekali.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis. : Muhan

DL. : PWRI Lampung 

Prabowo Subianto melangkah masuk ke Istana Negara membawa bekal kekuatan politik yang kokoh. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah meraih kemenangan besar dalam Pemilihan Presiden 2024, didukung mandat rakyat yang luas. Lebih dari itu, ia bukan sosok yang tiba-tiba muncul dari balik tirai panggung politik. Puluhan tahun namanya terpatri dalam perjalanan bangsa: sebagai prajurit yang mengabdi, pengusaha yang membangun, pemimpin partai, calon presiden yang tak lelah berjuang, hingga akhirnya duduk di kursi tertinggi negeri ini.

Karena itu, menilai dua tahun awal kepemimpinannya tak cukup hanya dengan menghitung daftar program yang telah berjalan. Pertanyaan yang lebih mendasar justru: Apakah Prabowo telah berhasil meletakkan batu fondasi bagi negara yang kuat, atau sekadar membangun pemerintahan yang berkuasa penuh? Keduanya adalah dua hal yang berbeda jauh.

Modal Seorang Petarung

Salah satu kekuatan utama Prabowo adalah semangat juang yang tak pernah padam. Ia pernah tumbang dalam pertarungan politik, namun tak pernah meninggalkan gelanggang. Di dunia politik, kemampuan bangkit kembali setelah kekalahan bukanlah hal yang remeh — itu adalah bukti ketangguhan jiwa sekaligus keyakinan teguh pada tujuan yang diperjuangkan.

Prabowo juga dikenal membawa api nasionalisme yang membara. Baginya, negara, kedaulatan, pertahanan, ketersediaan pangan, dan kemandirian energi bukan sekadar urusan teknis kebijakan, melainkan urat nadi dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat dan dihormati bangsa lain.

Pengalaman hidupnya sebagai prajurit turut membentuk cara pandang terhadap dunia. Ia cenderung melihat peta dunia sebagai medan persaingan, dan negara sebagai kekuatan yang harus kokoh agar tidak mudah diombang-ambingkan kepentingan asing. Pandangan ini terasa makin relevan saat dunia kini dilanda gelombang ketidakpastian: konflik yang tak kunjung usai, persaingan kekuatan besar, pergeseran peta ekonomi, hingga perebutan sumber daya alam yang makin tajam. Di tengah situasi seperti ini, cita-cita kemandirian bangsa bukan sekadar puisi indah, melainkan kebutuhan nyata. Namun di sinilah letak tantangan terbesarnya.

Dari Kekuatan Pribadi Menuju Kekuatan Institusi

Negara tidak menjadi kuat hanya karena pemimpinnya tegas, berwibawa, atau memiliki kehendak yang besar. Negara menjadi kokoh manakala hukum berjalan tegak, birokrasi bekerja secara profesional, pendidikan menumbuhkan kualitas manusia, ekonomi tumbuh produktif, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, korupsi dikendalikan, dan rakyat menaruh kepercayaan penuh pada lembaga-lembaga negaranya.

Prabowo telah menampakkan sejumlah tujuan besar yang jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, pengolahan sumber daya alam sendiri, pembangunan industri, kekuatan pertahanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antara semua itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjulang sebagai simbol paling menonjol dalam dua tahun pertama pemerintahannya.

Secara hakikat, gagasan ini memiliki makna yang sangat dalam. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan raya, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan setiap anak bangsa tumbuh sehat, kuat, dan memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Prabowo menyebutnya sebagai investasi bagi masa depan bangsa — menanam benih hari ini untuk memanen kualitas generasi esok hari. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta jiwa dengan alokasi dana mencapai Rp335 triliun.

Namun, semakin besar cita-cita yang dipikul, semakin berat pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyentuh kehidupan puluhan juta anak tidak cukup hanya bermodal niat baik. Ia butuh standar gizi yang jelas, jaminan keamanan pangan, rantai pasok yang terjaga, pengawasan ketat, tenaga ahli yang andal, serta sistem pertanggungjawaban yang tak ada celah.

Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi bel peringatan keras. Ribuan siswa dan guru jatuh sakit, dan pemerintah pun segera memperketat pengawasan mulai dari dapur pengolahan hingga tangan penerima. Di sini tampak sebuah kebenaran yang tak terbantahkan:

“Semakin tinggi ambisi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalisme yang harus mengiringinya.”

Butuh Data Nyata, Bukan Sekadar Angka Politik

Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai tiang utama kebijakan. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat pesat. Hingga pertengahan 2026, disebutkan cadangan beras negara telah menembus angka 5,3 juta ton — sebuah pencapaian yang patut dicatat.

Namun, kemandirian pangan tidak boleh berhenti pada angka di gudang penyimpanan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Apakah petani hidup makmur karenanya? Apakah rakyat bisa membeli pangan dengan harga wajar? Apakah hasil panen bertambah secara berkelanjutan? Apakah kita benar-benar berkurang bergantung pada impor tanpa mengorbankan kestabilan harga?

Jawaban atas semua pertanyaan ini harus berdiri di atas data yang lengkap, akurat, dan terbuka — bukan sekadar penjelasan manis untuk kepentingan politik.

Swasembada sejati bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di lumbung. Ia adalah kemampuan seluruh bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu ke hilir. Petani harus untung, konsumen harus terlindungi, jalan dan irigasi harus baik, teknologi harus masuk ke ladang, dan generasi muda harus tertarik menjadi petani masa depan. Jika tidak, kata “swasembada” hanyalah spanduk indah yang perlahan akan pudar, sekaligus mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Membangun Kekuatan, Bukan Kekuasaan

Prabowo tampaknya meyakini pentingnya negara yang kuat — gagasan yang berakar panjang dalam sejarah pemikiran politik bangsa ini. Setelah bertahun-tahun merasa negara terlalu lemah menghadapi kepentingan asing maupun kekuatan ekonomi besar, semangat memperkokoh negara memang memiliki daya tarik yang kuat.

Namun, wajah negara yang kuat itu punya dua sisi. Satu sisi, ia berarti mampu menegakkan hukum, melayani rakyat, membangun infrastruktur, melindungi kaum lemah, dan menyeimbangkan kekuatan ekonomi. Sisi lain, kekuatan itu bisa berubah menjadi kekuasaan yang menindas apabila tidak dikawal oleh lembaga-lembaga pengawas.

Karena itu, tantangan terberat Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan peran masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang tangguh sekaligus masyarakat sipil yang berdaya; butuh pemimpin yang berani sekaligus pers yang bebas; butuh birokrasi yang disiplin, namun juga parlemen dan lembaga hukum yang berani memeriksa dan mengoreksi.

Kekuatan negara yang berjalan tanpa pengawasan bisa menjelma menjadi kekuasaan yang otoriter — dan bangunan semacam itu tak akan mampu berdiri kokoh dalam jangka panjang.

Politik Akomodasi: Antara Kestabilan dan Ruang Kritik

Prabowo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merangkul beragam kekuatan politik yang dulunya berdiri di seberang jalan. Koalisi pendukungnya kini membentang sangat luas. Secara praktis, ini membuat jalannya pemerintahan lebih lancar, tak banyak terganggu perdebatan tajam di parlemen.

Namun di balik kestabilan itu tersimpan sebuah paradoks demokrasi: semakin besar koalisi yang berkuasa, semakin sempit ruang bagi oposisi yang sehat. Padahal demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah tetap memiliki tempat untuk mengawasi langkah pemenang.

Oposisi yang baik bukan musuh negara. Ia adalah cermin tempat pemerintah bisa melihat kelemahan sendiri. Oleh karena itu, Prabowo harus memastikan bahwa kestabilan politik yang diraih tidak harus dibayar mahal dengan hilangnya ruang bagi kritik dan masukan.

Gagasan Banyak, Ujian pada Pelaksanaan

Prabowo tidak kekurangan gagasan besar. Justru sebaliknya, daftar agenda yang diusung sangat panjang: pangan, energi, gizi, hilirisasi, industri, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Pertanyaan besarnya adalah: Apakah mesin birokrasi yang ada cukup tangguh untuk mengerjakan semuanya sekaligus dengan baik? Di sinilah peran para menteri menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan.

Menteri bukan sekadar pelaksana perintah. Mereka adalah penyaring, penerjemah, sekaligus penguji gagasan pemimpin. Seorang menteri yang baik harus berani berkata:

“Ini bisa dikerjakan, Pak.”

“Ini terlalu mahal, sebaiknya ditinjau ulang.”

“Ini berisiko tinggi, perlu persiapan matang.”

“Ini harus ditunda dulu.”

“Cara lain mungkin lebih tepat.”

Kalau semua menteri hanya bisa mengucap “siap” dan “bisa”, maka presiden justru kehilangan sumber informasi paling penting yang ia miliki. Kabinet yang sehat bukanlah yang selalu sepakat dalam segala hal. Ia adalah tempat di mana perbedaan pendapat diutarakan secara terbuka di ruang rapat, namun seluruh anggota berjalan kompak begitu keputusan diambil.

Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak diukur dari seberapa banyak tokoh ternama duduk di dalamnya, atau seberapa besar dukungan politik yang dimiliki. Ukuran sejatinya adalah hasil kerja: berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya di desa-desa? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan nilai nyata? Berapa birokrasi yang disederhanakan? Dan yang paling utama: Apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Catatan Penting dan Harapan ke Depan

Setelah mendekati dua tahun perjalanan, setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian utama Prabowo ke depan:

1. Jangan terlalu bergantung pada kekuatan pribadi. Pemimpin yang kuat memang dibutuhkan, namun Indonesia jauh lebih membutuhkan institusi yang kokoh daripada sekadar sosok pemimpin yang karismatik. Masa jabatan presiden akan berakhir, tetapi lembaga negara harus tetap berdiri tegak.

2. Perkuat budaya keahlian dan prestasi. Jangan sampai kesetiaan politik lebih menentukan posisi daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola hanya berdasarkan kedekatan dan hubungan pribadi.

3. Jaga disiplin anggaran. Program yang populer memang disukai rakyat, namun negara tak boleh melupakan hitungan matematika keuangan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas manfaat sosialnya.

4. Buka diri terhadap kritik. Komunikasi publik harus lebih terbuka. Kritik bukanlah upaya meruntuhkan, melainkan cermin koreksi agar langkah tidak melenceng jauh.

5. Jangan samakan negara kuat dengan pemerintahan yang tak boleh dikritik. Justru pemerintahan yang percaya diri adalah pemerintahan yang tak takut dikritik.

Lantas, bagaimana kita menilai dua tahun perjalanan ini?

Banyak gagasan besar yang patut didukung, namun tak sedikit pula catatan yang perlu dibenahi. Ada kemajuan yang patut dicatat, terutama keberanian menetapkan arah ketahanan pangan, perhatian pada gizi anak, dan semangat kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat kenaikan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu keberhasilan awal.

Namun, terlalu dini untuk menyebutnya sukses. Sebagian besar rencana besar baru saja menampakkan arah dan meletakkan fondasi. Yang ditunggu rakyat bukanlah pidato, bukan jumlah program, bukan pula besarnya proyek atau luasnya koalisi.

Di tengah gempuran informasi media sosial, rakyat kini memiliki mata yang tajam dan suara yang lantang. Mereka akan terus bertanya:

“Apakah anak-anak dari keluarga miskin kini tumbuh lebih sehat? Apakah petani hidup lebih layak? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pendidikan makin bermutu? Apakah hukum makin dipercaya? Apakah pintu korupsi makin sempit? Apakah birokrasi makin cekatan? Dan apakah rakyat merasa menjadi pemilik negara, bukan sekadar objek yang diatur negara?”

Keluh kesah sekaligus harapan rakyat mengalir deras di ruang publik, terdengar jelas lewat media sosial.

Dari Kekuasaan Menuju Peradaban

Prabowo adalah presiden yang menyimpan cita-cita besar tentang Indonesia. Ia ingin negeri ini berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati dunia. Ambisi setinggi ini sangat dibutuhkan — bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.

Namun ada satu tahapan yang jauh lebih berat: mengubah cita-cita menjadi sistem, sistem menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di sinilah tahun-tahun mendatang akan menjadi penentu. Apakah kemenangan di pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanye? Sejauh ini ia telah berhasil menyatukan kekuasaan. Kini tantangannya berubah: bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.

Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak akan dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya tetaplah satu pertanyaan sederhana dari rakyat biasa:

“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”

Suara persaingan menuju Pemilu 2029 mulai terdengar samar. Saat yang tepat bagi Prabowo untuk meninjau kembali kinerja para pembantunya. Ibarat pertandingan sepak bola, mereka yang lambat bergerak, tak memiliki keahlian, atau tak mampu membawa bola ke gawang, harus diganti dengan pemain yang lebih andal. Profesionalisme dan kemampuan harus lebih diutamakan daripada kesetiaan buta yang hanya tahu memuji dan mengiyakan.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis.   : Ali suryatno 

DL.            : SMSI PESAWARAN 

Mengusung tema “81 Tahun Indonesia Merdeka: Apakah Kita Sudah Merdeka?”, lomba ini dibuka untuk umum, khususnya kalangan wartawan. Dalam sambutannya, Aminudin menjelaskan tujuan utama kegiatan ini: mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, sekaligus membangkitkan kembali gairah menulis dan budaya membaca di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin tahunan kami. Setiap penyelenggaraan akan kami tunjuk tim dewan juri yang memiliki kredibilitas tinggi serta kapabilitas mumpuni, sehingga penilaian berjalan adil, objektif, dan bermutu,” ujar Aminudin. Ia pun menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada seluruh pemenang.

Sekretaris Jenderal DPP For–WIN, Wesly H. Sihombing, menambahkan bahwa selain juara pertama, kedua, dan ketiga, setiap peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan piagam penghargaan resmi dari DPP For–WIN.

Panitia mencatat menerima 47 judul artikel dari pendaftar. Namun, setelah melalui tahap verifikasi administrasi dan kelengkapan syarat, hanya 25 karya yang berhak maju ke tahap penilaian. Sebanyak 22 naskah lainnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tim penilai tahun ini terdiri dari unsur pengurus DPP For–WIN, Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bidang Jurnalistik, serta akademisi yang memahami seluk–beluk dunia tulis–menulis jurnalistik. Karya peserta dinilai berdasarkan tujuh kriteria utama: kesesuaian dengan tema, kejelasan gagasan, kekuatan argumen beserta bukti pendukung, kerapian struktur tulisan, ketepatan bahasa dan gaya penulisan, sikap kritis namun tetap objektif, serta kualitas kesimpulan dan pesan yang disampaikan.

Berikut daftar pemenang utama:
Juara I: Rachel Ismatullah (Publiklampung.com) — nilai 291 — mendapat uang pembinaan Rp2.500.000,00, piala, dan piagam.
Juara II: Adung (kanalvisual.com) — nilai 290 — mendapat uang pembinaan Rp2.000.000,00 dan piagam.
Juara III: Edi Iwansyah (nusan.id) — nilai 290 — mendapat uang pembinaan Rp1.500.000,00 dan piagam.

Selain peringkat utama, panitia juga menetapkan pemenang Juara Harapan Utama, Juara Harapan I, II, III, serta Penulis Terbaik I, II, dan III. Seluruh peserta yang berpartisipasi berhak menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Di akhir keterangannya, Wesly menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh peserta, tim dewan juri, serta seluruh jajaran pengurus DPP For–WIN yang telah bekerja keras dan berkontribusi, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar, tertib, dan sukses.

Redaktur : Eddy Reyhan
Jurnalis. : M.panji
DL. : Forwin Lampung

Acara ini dihadiri langsung oleh Camat Banyumas, Zainal Abidin, S.Pd., MM., Babinsa Joko Priyanto, Pendamping Desa Elisabet Diani, S.E. — yang juga menjabat sebagai Penjabat Pekon Sriwungu — serta jajaran TP PKK, kader Posyandu, ILP, BKB, BKR, BKL, RDS, KPM, PPKBD, dan seluruh aparatur Pekon Sriwungu.

Pembekalan materi disampaikan oleh dua narasumber berkompeten, yaitu Kasmini, S.E. dan Yeni Tri Susanti, S.IP. Keduanya memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pengembangan kemampuan diri agar para kader mampu menjalankan tugas dengan baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

Materi yang dibahas meliputi transformasi fungsi Posyandu, penguatan peran strategis kader desa, serta berbagai program unggulan TP PKK Kabupaten Pringsewu.

Dalam sesi transformasi Posyandu, para kader dipaparkan bahwa peran lembaga ini kini semakin luas dan penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, kader dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar mampu beradaptasi dan bekerja secara maksimal.

Selain itu, ditekankan pula peran kunci kader sebagai ujung tombak penggerak pembangunan sekaligus jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kader diharapkan mampu menyampaikan informasi secara jelas, mengidentifikasi kebutuhan warga, serta turut mendorong keberhasilan berbagai program pemberdayaan di tingkat pekon.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kader Pekon Sriwungu semakin aktif, terampil, dan berkompeten. Ilmu yang didapatkan nantinya dapat diterapkan langsung di lapangan, sehingga manfaatnya terasa nyata bagi masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang semakin prima, berkualitas, serta berdaya guna.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis.   : Ika Mulyani 

DL.            : PWRI Lampung 

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., menegaskan bahwa rajungan bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan urat nadi penghidupan masyarakat pesisir sekaligus kekayaan ekonomi daerah yang harus dijaga. Pada tahun 2025 saja, Lampung mencatat volume ekspor rajungan mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp518 miliar, dan menyumbang sekitar 10 hingga 12 persen dari total ekspor rajungan nasional.

“Kontribusi sebesar ini tentu harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung, bersama EDF dan mitra lainnya, terus mendorong pengelolaan perikanan yang kolaboratif dan melibatkan semua pihak — mulai dari penguatan kelembagaan nelayan, termasuk kelompok perempuan, pembentukan kawasan konservasi, hingga pengawasan sumber daya laut yang terpadu,” ujar Mulyadi.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah provinsi menyerahkan secara simbolis dana bantuan komunitas senilai lebih dari Rp1 miliar kepada tujuh kelompok masyarakat dari tiga kabupaten di Lampung. Dana ini merupakan bagian dari program TPPRB yang didukung EDF dan Blue Action Fund, ditujukan untuk memperkuat inisiatif warga dalam menjaga sumber daya pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengelolaan rajungan berkelanjutan di Lampung telah dirintis sejak tahun 2018, dan diperkuat secara hukum melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur Lampung. Selama berjalannya waktu, berbagai capaian nyata telah terukur: sejak 2019, terbentuk jaringan kelembagaan yang kokoh berupa 42 Kelompok Usaha Bersama (KUB), 9 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), 11 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta satu Forum Nelayan Rajungan tingkat provinsi.

Kondisi alam pun mulai membaik. Tingkat pemahaman rajungan — indikator kemampuan populasi untuk bertelur dan berkembang biak — berhasil naik dari 17 persen pada tahun 2021 menjadi 22 persen di tahun 2024, dan kini mencapai angka 30 persen pada tahun 2026.

Namun, jalan ke depan masih menyimpan tantangan besar: perubahan iklim yang tak terduga, penggunaan alat tangkap yang belum sepenuhnya ramah lingkungan, serta tekanan permintaan pasar yang terus meningkat. Karena itu, pertemuan tahunan ini tak sekadar menjadi ruang evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kerja sama antar pihak. Hasil pembahasan nantinya akan dijadikan dasar pembaruan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan, guna memastikan kekayaan laut ini tetap lestari, manfaatnya merata dirasakan, dan tetap menjadi kebanggaan Lampung hingga masa mendatang.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis.   : Denise

DL.            PWRI Lampung

Kegiatan Pasar Senja Wisata Budaya bukan sekadar ruang menikmati suasana senja, kuliner, dan hiburan — melainkan menjadi wadah strategis bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan serta memasarkan berbagai produk unggulan karya warga lokal. Kehadiran BSI diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi para pelaku usaha terhadap layanan perbankan syariah, memperluas peluang usaha, serta mendorong UMKM agar semakin berkembang dan naik kelas.

Penggerak UMKM Pasar Senja, Indra Jaya, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan BSI. Menurutnya, kolaborasi antara dunia perbankan, pelaku UMKM, masyarakat, dan pengelola desa wisata menjadi kunci penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada UMKM Pasar Senja Wisata Budaya. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak UMKM lokal yang mendapatkan manfaat dan kesempatan untuk berkembang,” ujar Indra Jaya.

Pasar Senja Wisata Budaya Pugung Raharjo juga mengusung semangat “Merawat Akar, Menjawab Zaman” — mengembangkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga identitas, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun Desa Wisata Budaya Pugung Raharjo sebagai destinasi yang tidak hanya kaya daya tarik wisata dan budaya, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan ekonomi kreatif.

Dengan dukungan berbagai pihak, Pasar Senja Wisata Budaya diharapkan semakin berkembang dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat, pelaku UMKM, wisatawan, komunitas, serta mitra usaha untuk tumbuh dan berkolaborasi secara berkelan jutan.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis.  : Indra Jaya 

DL.           : PWRI Lampung 

Alih-alih lenyap, judi online justru kian merajalela, dan kini mulai menggerogoti kalangan generasi muda. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan menjadi “penyakit masyarakat” yang sulit diberantas.

Dalam sosialisasi bahaya judi online yang digelar di Kantor Desa Karang Raja, hadir pula Pendamping Desa, staf, serta jajaran perangkat desa. Di hadapan warga, Ahmadi mempertegas larangan tersebut, terutama bagi warga penerima manfaat bantuan.

“Saya sangat mencintai dan menyayangi warga saya. Saya tegaskan: jangan terlibat judi online. Hal itu sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan dapat memutus hak atas bantuan pemerintah,” ujar Ahmadi.

Ia juga meminta dukungan pemerintah melalui Pendamping Desa untuk memberikan kesempatan kepada warga yang benar-benar tidak terlibat judi online, baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

Ahmadi menyadari kewenangan terbatas pihak desa terkait penyaluran bantuan pemerintah pusat. Meski demikian, ia berjanji akan berupaya semaksimal mungkin demi kesejahteraan warga Desa Karang Raja.

Ia berharap seluruh warga tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan demi keutuhan keluarga dan kemajuan desa. “Bagi yang sudah menerima bantuan, bersyukurlah dan berusahalah untuk hidup lebih baik. Bagi yang belum, bersabarlah suatu saat pasti akan mendapatkannya,” pesannya.

Redaktur : Eddy Reyhan 

jurnalis. : M.Kholil 

DL. : PWRI Lampung