Terpilihnya Mustika Bahrum secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V dinilai sebagai bukti kuat bahwa nama beliau merupakan titah raya dan pilihan bulat yang mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh kader.

Ketua SMSI Kabupaten Pesawaran, Eri Novrizal, menyatakan bahwa kemenangan tanpa lawan ini menjadi modal awal yang sangat berharga untuk memimpin organisasi.

“Selamat dan sukses atas amanah yang diemban. Semoga dengan tampuk kepemimpinan di tangan Bapak Mustika Bahrum, Partai Golkar dapat menjadi rumah yang hangat bagi seluruh kader, semakin kokoh bagai gunung, dan terus melangkah maju memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan Kabupaten Pesawaran,” ujar Eri, dalam keterangannya, Senin (14/4).

Lebih jauh, Eri menegaskan komitmen SMSI untuk terus menjadi jembatan informasi yang objektif. Organisasi pers ini siap bersinergi dan beriringan seirama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.

Dengan kepemimpinan yang baru ini, besar harapan agar Partai Golkar Pesawaran mampu mengibarkan panji perjuangan rakyat dengan lebih gagah serta tangkas dalam menjawab berbagai tantangan zaman yang kian kompleks.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Ali .S

DL          : SMSI

Recoom news Indonesia -WAY KANAN, Lampung – Ardho Adam Saputra, SE, mengucapkan apresiasi setinggi langit kepada Kapolda Lampung beserta jajarannya, serta Panglima Kodam XXI Raden Inten, atas penertiban yang gencar dilakukan terhadap praktek penambangan tanpa izin (PETI) baik untuk mineral maupun batubara dan emas. Tindakan tegas yang tidak mengenal warna tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah melalui Polri dan TNI dalam menjaga kekayaan alam negara.

Namun, balik mata, kabar yang menusuk hati telah beredar luas: kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun selama 1,5 tahun terakhir. Angka tersebut hanya perkiraan kasar; nyatanya, bisa saja jauh lebih besar jika semua aspek diperhitungkan. Tak hanya itu, bayang-bayang dampak lingkungan yang mengerikan juga mengintai kawasan yang semula hijau dan subur.

Terdapat tiga klaster utama yang menjadi ujung tombak dalam jaringan PETI ini: klaster pembeli atau penadah emas yang menjadi gerbang keluar hasil curian alam; klaster pemodal yang menyediakan alat-alat berat sebagai sayap penggerak aktivitas ilegal; serta klaster buruh pekerja yang terdiri dari masyarakat lokal Way Kanan dan mereka yang datang dari luar daerah.

Menelisik sejarah, akar masalah penambangan di kawasan ini bukanlah hal baru. Seperti benih yang tumbuh perlahan, aktivitas penambangan sudah ada sejak tahun 80-an, 90-an, dan awal tahun 2000-an. Saat itu, masyarakat sekitar Sungai Way Umpu melakukan penambangan emas dengan cara tradisional – menggunakan alat seadanya tanpa bahan kimia berbahaya. Hasil yang diperoleh pun tidak signifikan; bahkan dalam satu hari, sebuah kelompok hanya bisa mendapatkan sekitar 0,2 gram emas jika beruntung, dan jumlah orang yang melakukannya juga tidak banyak.

Namun, seiring berjalannya waktu, kumbang emas mulai tercium oleh banyak pihak seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi pendeteksi logam mulia. Mulai datangnya para penambang dari luar daerah, hingga akhirnya skala aktivitas ilegal semakin membengkak. Bukti konkretnya, baru-baru ini Polda Lampung berhasil menyita sebanyak 41 alat berat dan berbagai peralatan penambangan lainnya.

Sebagai putra daerah Way Kanan yang memiliki hati nurani yang terpanggil, Ardho bertekad untuk menjadi jembatan penghubung bagi penambang rakyat lokal agar bisa kembali beraktivitas dengan cara yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP baru ini membuka peluang emas bagi koperasi untuk mengelola tambang, dengan syarat ketentuan yang jelas – termasuk keterlibatan masyarakat sekitar dan bahkan dapat mengelola kawasan hingga luas 2.500 hektare.

“Kita akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat Way Kanan, yang harusnya merasakan manfaat kekayaan alam sesuai amanah UUD 1945 Pasal 33,” ujarnya dengan penuh tekad.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis.   : Denis

DL              : PWRI

Tim media melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa program Dana Desa 2024 di sana tidak hanya berjalan lancar, melainkan juga telah melalui pemeriksaan menyeluruh dan dilaksanakan sesuai dengan naungan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pekon Bandung Baru, Selamet Riyadi, menjelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan secara sembarangan; ia seperti permainan catur yang direncanakan dengan matang – mulai dari perencanaan yang teliti, pelaksanaan yang terukur, hingga pertanggungjawaban administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Pekon Bandung Baru sudah diperiksa dan pelaksanaannya sesuai aturan; kami fokus memastikan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Selamet saat ditemui tim media pada Rabu (14/1/2026).

Salah satu tonggak pembangunan adalah rehabilitasi kantor pekon. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan status Pekon Bandung Baru sebagai Desa Mandiri, dengan alokasi anggaran yang tidak melampaui batas yang diperbolehkan; perencanaan yang dibuat bersifat jangka menengah dan selaras dengan regulasi terbaru.

Tak kalah pentingnya, pembangunan sumur bor dengan anggaran Rp 46 juta menjadi ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa sumur tersebut dibangun dengan kedalaman sekitar 40 meter – sebuah upaya untuk memastikan ketersediaan air yang stabil dan berkelanjutan.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, Dana Desa 2024 mengalokasikan dana sebesar Rp 120 juta untuk program pengembangan peternakan kambing. Program ini melibatkan empat Kelompok Wanita Tani (KWT) dan satu kelompok ternak; seperti benih yang tumbuh subur , jumlah ternak yang awalnya sekitar 80 ekor kini telah bertambah menjadi lebih dari 100 ekor.

Selain itu, pengerasan jalan lingkungan sepanjang kurang lebih 800 meter juga telah selesai dan dimanfaatkan masyarakat. Infrastruktur ini bukan hanya memperbaiki aksesibilitas, melainkan juga menjadi jalan emas untuk mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertanian.

Sejumlah warga yang ditemui menyampaikan apresiasi yang hangat terhadap kinerja Pemerintah Pekon Bandung Baru. Menurut mereka, program-program yang dijalankan sangat tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Selamet menegaskan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas adalah jiwa dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, kritik dan masukan tetap sangat diperlukan; namun, semuanya harus didasarkan pada data dan fakta yang ada di lapangan.

“Dana Desa adalah amanah dari rakyat; kami kelola secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. Evaluasi akan selalu kami jadikan sebagai bagian dari perbaikan untuk masa depan,” pungkasnya.

Dengan hasil penelusuran ini, Pekon Bandung Baru telah membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat menjadi contoh yang baik – sebuah bukti bahwa tata kelola yang baik akan menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Ika Mulyani

DL : PWRI

Jalan baru yang diperbaiki dengan sistem hotmix di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, kini menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat setelah ditemukan berbagai indikasi masalah kualitas yang cukup serius. Pantauan yang dilakukan oleh tim wartawan pada hari Kamis (1/1) menunjukkan kondisi jalan yang jauh dari harapan.

Permukaan jalan yang baru saja selesai diperbaiki ternyata sudah menunjukkan kerusakan berupa garis retakan yang membentang, bagian-bagian yang mengelupas (kopel), serta permukaan yang tidak rata. Selain itu, pemeriksaan visual menunjukkan bahwa ketebalan lapisan aspal terkesan sangat tipis, tidak sesuai dengan standar teknis perbaikan jalan yang berlaku.

Tak hanya itu, tidak ditemukan adanya papan informasi publik yang seharusnya memberikan transparansi terkait proyek, seperti nama kontraktor, anggaran yang digunakan, spesifikasi teknis, dan masa garansi proyek. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait pekerjaan yang dilakukan di lingkungannya.

Warga Kecewa, Tunggu Puluhan Tahun Akhirnya Terwujud tapi Tidak Sesuai Harapan

Salah satu warga Desa Sidorejo, SP (52), mengungkapkan rasa kecewanya saat ditemui di lokasi proyek. “Kami sudah menanti jalan ini diperbaiki sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak sekali kesulitan yang kami alami ketika musim hujan, jalan jadi berlumpur dan sulit dilalui. Tapi setelah akhirnya diperbaiki, hasilnya malah seperti ini,” ujarnya dengan nada penuh kekecewaan.

Menurut Sp, kondisi jalan yang rusak hanya dalam waktu dua hari setelah penyelesaian proyek membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu kembali. “Banyak pedagang yang harus keluar masuk desa, juga anak-anak yang sekolah. Kini jalan yang seharusnya memudahkan justru jadi masalah baru,” tambahnya.

Minta Pemerintah Turun Tangan dan Berikan Efek Jera

Masyarakat Desa Sidorejo mengajak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Timur untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Mereka berharap dilakukan pengukuran ketebalan lapisan aspal dan pemeriksaan teknis lainnya untuk memastikan apakah proyek tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jika ternyata memang tidak memenuhi standar dan tidak sesuai dengan juknis yang ada, kami mengharapkan pihak berwenang mengambil langkah tegas. Jangan sampai ada oknum yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat desa yang sudah menunggu lama,” kata Ketua RT 03 Desa Sidorejo, berinisial SR.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan resmi terkait dugaan masalah kualitas proyek jalan tersebut. Tim redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru secepatnya.

Redaktur : Edy Reyhan 

Biro : Indra Jaya 

Rabu,19 November,2015,Menjadi sorotan dengan turun nya bantuan yang tidak tepat sasaran warga keluhkan kebijakan dinas sosial kabupaten Pringsewu yang kurang tegas dalam mengambil kebijakan dalam penyaluran anggaran bantuan, mulai dari PKH,BBNT, dan bantuan lainnya

Bagaimana bantuan yang seharusnya di salurkan kepada warga yang masih menim dalam ekonomi kini justru malah turun di rumah yang sederhana lumayan mewah ( mampu) yang seharusnya bantuan tersebut di prioritaskan untuk para warga kurang mampu, kini malah disalah gunakan dalam penyaluran dana untuk KPM, padahal masih banyak warga yang kehidupan nya kurang mampu, atau miskin, tempat tinggal yang masih menggunakan papan gribik dari pelepah bambu tua, kini justru malah tidak mendapatkan bantuan

mendapat informasi ini rekan media langsung turun ke beberapa kantor Pekon di kabupaten Pringsewu soal turun nya bantuan yang akan di saluran melalui Pekon ke warga masing masing Pekon, agar bantuan tersebut tepat sasaran benar benar turun dan tersalurkan kepada masyarakat kurang mampu, saat rekan media mengkonfirmasi dan menanyakan bagaimana bentuk bantuan tersebut dan apakah penerima bantuan tersebut harus bersetatus buruh,..?! pihak Pekon pun jawab, kalau itu saya kurang mengetahui, harusnya sebagai pemerintah Pekon tau, terkait indentitas warga sendiri ini justru inisial (A) beralibi menjawab kurang mengetahui, lalu kembali pihak media menanyakan beberapa warga masyarakat di Pekon ini yang mendapat bantuan,?! kembali (A) menjawab tidak mengetahui berapa warga Pekon yang mendapat bantuan

lalu timbulah dugaan para rekan media, apakah ini permainan, pihak pemerintah Pekon, atau justru permainan pihak dinas sosial atau pihak lainnya..?!!

tanpa berfikir lama, akhirnya rekan media mendatangi kantor dinas sosial dimana yang menjadi pusat penyaluran, yang menjadi program kementerian sosial, setelah santai dan duduk di ruang konsultasi,rekan media kembali menanyakan, soal sasaran bantuan tepat sasaran, Lantara sebagai staf, anggota di dinas sosial kabupaten Pringsewu, berinisial (R) menjawab untuk pelaksanaan kami kurang paham seperti apa, karena kami cuma bagian pemegang data, untuk, besar kemungkinan, bantuan di turunkan, sesuai dengan desil 2-4 6-10, untuk saat ini desil nya sudah tinggi dan tidak mungkin bisa dicairkan, kemudian rekan media menanyakan apa arti dari desil itu sendiri, (R) pun tidak bisa menjawab apa arti dari desil sendiri menurutnya ada pihak dinas sosial yang bisa memberikan jawaban tepat, namun bukan dirinya

Kemudian rekan media kembali memberikan pertanyaan, apa yang harus di lakukan oleh dinas sosial, agar bantuan yang akan disalurkan tepat sasaran, iya menjawab saya lebih setuju mas jika bentuk bantuan ini, kita contoh dari dinas sosial di Bengkulu, setiap warga yang mendapatkan bantuan, harus di beri Lebel Miskin, jika tidak mau maka warga dianggap mengundurkan diri dari penerima bantuan tersebut, kami hanya bawahan bupati mas, ketika bupati belum memerintahkan kami blm bisa melaksanakan, terkecuali sudah mendapatkan perintah dari bupati, kami akan laksanakan

Jika tidak kami laksanakan berarti tidak ada pergerakan dinas sosial kabupaten Pringsewu dalam menertibkan dan mensejahterakan masyarakat Pringsewu dalam bantuan tepat sasaran

Dengan adanya persetujuan tersebut warga, masyarakat DESAK Bupati wakil Bupati Pringsewu untuk menerapkan aturan pemasangan Lebel Miskin bagi penerima bantuan, agar bener bener kedepannya bantuan tersebut tepat sasaran.(red. Eddy Reyhan)

Jumat, 25 Juli 2025,Sebagai bentuk penguatan sinergi antara media, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah, Kepala Biro RTV News Lampung wilayah Pesawaran bersama Ketua SEBUMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Ali Suyatno, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan program kerja SEBUMI serta menyelaraskan tujuan bersama dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI purna, dan keluarga PMI aktif.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran menyambut baik silaturahmi tersebut dan menyatakan siap mendukung langkah kolaboratif SEBUMI.

“Kami sangat terbuka dan mendukung inisiatif SEBUMI,Data dan pendampingan terhadap CPMI maupun PMI purna sangat penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Kepala Dinas dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Ketua SEBUMI, Ali Suyatno, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus hadir sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam isu ketenagakerjaan migran.

“Kami ingin memastikan bahwa CPMI mendapat edukasi yang cukup sebelum berangkat, serta membantu PMI purna agar tetap produktif setelah kembali. Harapan kami, SEBUMI menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah,” ujar Ali.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pula beberapa rencana tindak lanjut, di antaranya:

Penyusunan MoU antara SEBUMI dan Pemerintah Daerah

Audiensi bersama Bupati Pesawaran

Pembentukan kelompok usaha bagi PMI purna dan keluarga aktif

Pembentukan Pos Pelayanan Tenaga Kerja di 148 desa se-Kabupaten Pesawaran

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial masyarakat Pesawaran, khususnya mereka yang berkaitan dengan sektor migran.

Tim perwata  RTV News – Pesawaran

Jelas ruginya Karena, salah satu ciri paling jelas dari investasi bodong adalah janji keuntungan yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Contohnya seperti menjanjikan imbal hasil besar hanya dalam waktu per bulan atau bahkan dalam waktu tertentu.

Lalu, dalam hal berivestasi perlu diperhatikan jelas rekam jejaknya ataupun asal usulnya hingga dapat dipastikan memiliki kredibilitas, hal itu sebagaimana dijelaskan dalam laman DJKN.Kemenkeu.go.id.

Sudah barang tentu, hal diatas juga merupakan salah satu acuan dan cara untuk menghindari investasi bodong. Karena perlu diingat, keputusan investasi yang bijak bukan soal seberapa cepat mendapatkan keuntungan, melainkan seberapa aman dan transparan prosesnya hingga dapat hasil yang maksimal.

Kembali menyoal Tenaga Ahli Pemprov Lampung dan sekedar mengingatkan urgensi dari Tenaga Ahli yang dapat merujuk pada Inpres dan Ingub nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

Timbulkan tanda tanya, apakah kemudian pengangkatan para tenaga ahlinya ahli ini tidak menambah beban belanja pegawai yang disepakati dengan maksimal sebesar 30% dari APBD. Sebagaimana diketahui kode rekening dengan nama Tenaga Ahli Pemprov Lampung diperkirakan menyedot anggaran hingga mencapai 18 miliar rupiah.

Untuk itu, Pemprov setempat jika tidak melakukan segera efisiensi anggaran secara cepat dan tepat akan dianggap hanya menambah beban anggaran hingga berpotensi menimbulkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Maka, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan secara maksimal pegawai dengan keahlian yang sudah ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai alternatif pengganti tenaga ahli demi mewujudkan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.(Perwata/HN.Edy Reyhan)

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Erwan Bustami secara langsung membuka acara dan memberikan penghargaan kepada berbagai stakeholder dan pihak-pihak terkait.

“Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional 2024 sangatlah tidak mudah dalam menjalankan dan melaksanakannya dan akhirnya Pilkada 2024 khususnya di Lampung berjalan dengan lancar”ujarnya.

Selain kegiatan tersebut, KPU Provinsi Lampung juga menggelar Focus Group Disscusion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 KPU se-Provinsi Lampung di Emersia Hotel, minggu (4/3/25).

“FGD ini penting dilaksanakan memang  seyogianya untuk efisiensi dilakukan di kantor KPU, tapi mengingat jumlah pesertanya banyak tidak memungkinkan kapasitas aula KPU, sehingga kegiatan ini dilaksanakan di hotel, tapi mudah-mudahan kegiatan ini dilakukan se-efisien mungkin,” jelasnya.

Erwan Bustami mengatakan melalui diskusi ini, diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif yang akan menjadi bahan utama dalam menyusun laporan evaluasi, guna memperbaiki penyelenggaraan pemilihan pada periode selanjutnya.

“Pelaksanaan pilkada 2024  bukan hal mudah, sehingga tentu diskusi ini sangat penting. Harapannya hasil evaluasi ini  menjadi masukan dan kontribusi bagi KPU RI hingga bisa merefleksikan, membuat sistem pemilihan daerah ke depan lebih baik lagi”tandasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPD PWRI Hanif Zikri yang memghadiri langsung kegiatan tersebut mengapresiasi sistem penyelenggaraan pemilihan KPU Provinsi Lampung yang dinilai semakin baik.

“Kamis sangat mengapresiasi KPU se-Lampung pelaksanaan pesta demokras, beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya menjadi contoh positif yang bisa diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut di pemilihan mendatang”ujarnya.

Menurutnya, hal yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat, efisiensi operasional dalam penyelenggaraan pemilihan, validitas dan akurasi data pemilih, serta transparansi dalam pelaporan dana kampanye.

“Dengan adanya FGD evaluasi yang melibatkan berbagai pihal yang menyeluruh dan berbasis partisipasi dari berbagai pihak, diharapkan Pilkada selanjutnya dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi, demi mewujudkan demokrasi yang baik”tandasnya. (Eddy Reyhan)

Ansori, Selaku ketua Organ Barisan Pejuang Mirza dari kemenangan calon Gubernur dan wakil gubernur Lampung, Mirza-Jihan, menjelaskan, mengapa Barisan pejuang Mirza – Jihan mendukung pasangan Aries Sandi Supriyanto, karena rekam jejak dan sepak terjang nya di bidang pembangun dan kesejahteraan masyarakat, dan dianggap layak sebagai Bupati dan wakil bupati kabupaten Pesawaran untu periode 2025-2030.

” Mengapa saya mendukung Aries Sandi dan Supriyanto untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pesawaran di pilkada tahun ini, karna saya tau jelas Aries Sandi telah berhasil membuat kabupaten pesawaran, hanya dengan satu periode Aries Sandi mampu ciptakan Ikon-ikon bersejarah dan bermanfaat dan dapat di banggakan, untuk masyarakat kabupaten Pesawaran, ” Jelasnya

di tahun 2024 ini kembali, Adin (panggilan akrab Aries Sandi) kembali mencalonkan diri untuk menjadi Bupati di kabupaten Pesawaran, berpasangan dengan seorang Insinyur Pertanian yaitu Supriyanto, melihat dari dedikasi kedua calon ini, dari visi-misi  nya, sangat yakin, jika Pesawaran Berada di sentuhan tangan mereka, pesawaran akan menjadi kabupaten maju dan bisa bersaing dengan kabupaten yang lain,” Tambahnya

” Saya yakin di bawah kepemimpinan Aries sandi – Supri (ASRI) masyarakat tidak akan lagi mengeluhkan tentang BPJS, kesulitan mendapatkan Pupuk bersubsidi, kesulitan mendapatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, karena pasangan ASRI akan fokus dengan program nya dalam membangun kabupaten Pesawaran, ” Tambahnya

Bersama ASRI, lanjut Ansori, melalui program  kesehatan, pertanian, dan pembangunan, Di dukung dengan keberhasilan Aries sandi menjabat menjadi bupati kabupaten pesawaran tahun 2010 – 2015, Harus mengambil alih Pembangunan Pesawaran yang tertunda,

“Untuk itu, saya Ansori dari Lembaga Pemenangan Calon Gubernur Lampung MRD – Jihan, akan bertekad untuk mendukung dan memenangkan Aries sandi – Supriyanto di pilkada 2024 ini “tutup nya.(Ika Mulyani)

Kompol Tangguh Satya Buana, Karendal Operasi Mantap Praja Polres Lampung Selatan, menjelaskan bahwa kendaraan pembawa logistik Lampung Selatan tiba di Pelabuhan Bakauheni bersama logistik kabupaten/kota lainnya pada Minggu, 28 Oktober 2024, pukul 21.45 WIB.

“Ada tujuh kendaraan yang membawa logistik Pilkada untuk seluruh kabupaten/kota di Lampung. Logistik Lampung Selatan dan Pesawaran diangkut dalam satu kendaraan” jelasnya.

Kendaraan yang membawa logistik Lampung Selatan dan Pesawaran dikawal oleh personel Polres Lampung Selatan, Bawaslu dan dengan satu personel Brimob yang melekat pada kendaraan. Enam kendaraan lainnya dikawal oleh Ditlantas Polda Lampung, Brimobda, petugas KPUD dan Bawaslu Provinsi langsung menuju tujuan masing-masing di kabupaten/kota lainnya.

Truk kontainer bernomor polisi B 9357 FXX, yang membawa logistik untuk Lampung Selatan dan Pesawaran, tiba di Gudang KPUD Lampung Selatan pukul 23.45 WIB. Setelah diperiksa dan dinyatakan aman, dilakukan penurunan sebanyak 136 kotak surat suara Pemilihan Gubernur (kertas putih) dan 136 kotak surat suara Pemilihan Bupati (kertas pink) oleh lima pekerja, dengan pengawasan dari petugas KPUD, Bawaslu, Polri, dan media.

Setelah selesai, truk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pesawaran dengan pengawalan personel Polres Pesawaran yang datang menjemput bersama petugas KPUD dan Bawaslu Pesawaran pukul 00.45 WIB. Gudang KPUD Lampung Selatan kemudian ditutup dan dikunci, disaksikan oleh petugas jaga.(Agus.S)