Tempat pertemuan yang berada di lingkungan kampus Unila, tepatnya di Gedung Meneng, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, menjadi wadah bagi para pihak untuk menyepakati visi bersama: mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pencari kerja, melainkan juga pencipta lapangan kerja melalui pengembangan usaha mandiri.

“Kolaborasi ini kami harapkan bisa menjadi sumber daya untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa,” ujar Nova Indriani. Menurutnya, mahasiswa perlu dibekali bukan hanya dengan bekal pengetahuan akademik yang tebal, melainkan juga keterampilan praktis dan mentalitas wirausaha yang tangguh agar mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

Sementara itu, Dekan FEB Unila Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., menilai sinergi antara perguruan tinggi dan komunitas kewirausahaan adalah langkah strategis yang berharga. “Kita tidak hanya menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja, melainkan juga yang mampu menggerakkan roda ekonomi dengan tangan sendiri,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Teknik Unila Dr. Ahmad Herizon, S.T., M.T. Menurutnya, kolaborasi ini membuka ruang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi teknologi yang aplikatif dan bernilai ekonomi tinggi. “Inovasi tanpa nilai praktis hanyalah awan yang melayang; dengan kerja sama ini, kita akan menjadikan ide-ide brilian itu menjadi kenyataan yang bermanfaat,” ucapnya.

Tokoh masyarakat Ginta Wijaya turut mengapresiasi inisiatif kolaborasi yang penuh harapan ini. Sebagai tindak lanjut yang akan segera digulirkan, direncanakan akan diselenggarakan rangkaian kegiatan berupa seminar umum, kuliah umum, serta program pendampingan kewirausahaan bagi mahasiswa kedua fakultas tersebut—semua dengan tujuan menyemai bibit wirausaha muda yang tangguh untuk masa depan bangsa.

Redaktur : Eddy Reyhan 

jurnalis. : Denis 

DL. : Pwdpi 

Anggota SPPG Benarkan Kerjasama, Tapi Bungkam Saat Ditanya Pelanggaran

Ketika dikonfirmasi melalui telepon dan pesan singkat, salah satu anggota SPPG Sidorejo berinisial (Ad) mengakui adanya kerjasama dengan sekolah tersebut dalam pengelolaan MBG. Namun, ketika ditanya terkait dugaan pelanggaran peraturan, dia memilih “menutup mulut seperti batu” dan tidak memberikan klarifikasi apapun.

Program MBG yang digagas untuk mewujudkan visi kepemimpinan Prabowo Subianto – yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui gizi yang baik – justru diduga dijadikan “lahan subur” bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.

Guru: Kami Hanya Siapkan Siswa, Dana Dikelola Pihak Lain

 Untuk mendapatkan informasi yang akurat, pihak media menghubungi salah satu guru di SMAN 1 Sekampung Udik berinisial (My). “Bentuk kerjasama antara kepala sekolah dengan pihak SPPG adalah kami hanya menyediakan siswa atau penerima manfaat (PN). Untuk lebih jelasnya, silakan konfirmasi kepada pihak kepala sekolah,” ujarnya dengan tegas.

Informasi lebih lanjut terungkap ketika pihak media mendatangi lokasi dapur SPPG yang diduga berada di Lampung Timur. Bangunan berwarna biru itu tidak memiliki logo, tulisan, atau tanda apapun yang menunjukkan fungsinya sebagai SPPG – terlihat seperti “bangunan hantu” yang ditinggalkan. Ketika ditanya tentang kondisi tersebut, (Ad) memberikan alasan bahwa dapur memang ada namun rusak. Namun, ketika ditanya kapasitas dapur tersebut, dia kembali memilih untuk diam dan tidak menjawab.

MBG yang Seharusnya Bergizi, Cuma Susu dan Jeruk Senilai Rp 5.000

Beberapa walimurid mengaku bahwa anak-anaknya hanya mendapatkan MBG berupa satu kotak susu ultra dan satu buah jeruk – jika dinilai dari segi harga, hanya sekitar Rp 5.000 per siswa. Hal ini jelas bertentangan dengan fungsi SPPG yang seharusnya memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi seimbang, higienis, serta tepat sasaran untuk peserta program seperti siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui. Selain itu, program juga diharapkan dapat mendukung ekonomi lokal melalui penggunaan bahan baku lokal.

Dana Rp 2 Juta Diduga Dibagikan ke Staf Sekolah

 Dari keterangan (My), terungkap bahwa dana MBG diberikan ke sekolah melalui ketua pengelola MBG ke SPPG, kemudian diteruskan kepada kepala sekolah. Setiap 12 hari, dana senilai Rp 720 ribu diberikan, dan telah dilakukan sebanyak tiga kali – total mencapai Rp 2.160.000. Dana tersebut kemudian dibagikan kepada staf dewan guru dan karyawan sekolah, masing-masing mendapatkan Rp 22.000.

Padahal, MBG seharusnya diberikan kepada seluruh siswa tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, hanya sekitar 50% siswa yang mendapatkan manfaat program tersebut, sedangkan 50% lainnya diduga dicairkan menjadi uang yang dibagikan oleh pihak pengelola dan oknum kepala sekolah.

Pelanggaran Bisa Terkena Pidana Korupsi

Tindakan yang diduga terjadi ini jelas melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang atau dana negara untuk keuntungan pribadi dapat dikenai pidana berat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan setiap badan publik untuk transparan dalam pengelolaan program dan dana negara.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola MBG, SPPG Provinsi Lampung, Bupati Lampung Timur, Dinas Pendidikan Provinsi, maupun Polda Lampung. Pihak terkait diharapkan segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Indra Jaya

Dk. : PWRI

Rangkaian kegiatan diawali dengan shalat Dhuha berjamaah, diikuti oleh seluruh peserta didik, dewan guru, serta tenaga kependidikan. Barisan shaf yang tertata rapi dan lantunan doa yang mengalun menjadi simbol kebersamaan dalam penghambaan kepada Allah SWT; seolah setiap hati menyatu dalam satu panggilan cinta kepada Sang Khalik, sekaligus refleksi bahwa pendidikan sejati bermula dari ketundukan pada-Nya.

Suasana religius kian mengental saat acara dilanjutkan dengan doa bersama, memohon keberkahan ilmu, kelapangan hati, serta keselamatan bagi seluruh keluarga besar SMKN 1 Gadingrejo. Doa dipanjatkan sebagai bentuk muhasabah: agar setiap langkah dalam dunia pendidikan senantiasa seperti pelita yang menerangi jalan, bernilai ibadah.

Momentum spiritual tersebut diperdalam melalui tausiyah keagamaan yang disampaikan oleh Bapak Farhan Nasuhi. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa peristiwa Isra Mi’raj bukan sekadar lembaran sejarah yang terlupakan, melainkan pesan ilahi yang menjadi pijakan tentang kewajiban shalat sebagai pilar utama pembentuk karakter dan akhlak mulia generasi muda.

Kepala SMK Negeri 1 Gadingrejo, Suratiman, S.Pd., M.Pd, menegaskan bahwa kegiatan Jumat Religi merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan spiritual.

Isra Mi’raj adalah peristiwa agung yang mengajarkan tentang kedisiplinan ibadah dan keteguhan iman. Melalui Jumat Religi, kami ingin menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa shalat bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan ruhani yang membentuk karakter dan kepribadian seperti batu yang dibentuk dengan presisi menjadi karya indah,” tegas Suratiman.

Ia menambahkan, pendidikan tanpa nilai spiritual seperti kapal tanpa kompas—berisiko kehilangan arah dan makna.

SMKN 1 Gadingrejo berikhtiar mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam keterampilan dan prestasi, tetapi juga memiliki akhlakul karimah, tanggung jawab moral, serta kesadaran beragama yang kuat seperti pegunungan yang kokoh berdiri,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, SMKN 1 Gadingrejo menegaskan jati dirinya sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai religius dalam membentuk insan berilmu, beriman, dan berakhlak; sejalan dengan semangat Berani Maju menuju masa depan yang diridhai Allah SWT.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Ika Mulyani

Dk : PWRI

Penetapan status tersangka ini diumumkan setelah melalui proses penyidikan panjang dan dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan surat penetapan telah diterbitkan. Isu ini telah menjadi spekulasi selama berbulan-bulan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota haji tambahan.

Kami sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan KPK dalam menangani perkara ini. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, dan tidak ada satu pun institusi atau individu yang boleh berada di luar hukum,” ujar Ketum DPP PWDPI pada Jumat (9/1/2026).

Pihaknya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan negara, termasuk di bidang urusan agama seperti pelaksanaan ibadah haji, merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Proses hukum yang adil dan objektif harus berjalan maksimal, baik untuk menjaga keadilan maupun sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terjadi praktik yang sama di masa depan,” tambahnya.

Ketum PWDPI juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan spekulasi yang tidak bertanggung jawab dan memberikan ruang penuh kepada KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Redaktur : Eddy Reyhan 

Jurnalis : Panji .S

Dk : pwdpi 

Sebelum memasuki wilayah kelurahan, seluruh peserta KKN terlebih dahulu mengikuti seremoni pembukaan di Kantor Kecamatan Kemiling. Setelah acara tersebut, para mahasiswa disambut langsung oleh Lurah Beringin Raya, Yuliana, SIP, yang menyambut mereka dengan tangan terbuka layaknya menjemput keluarga yang pulang dari jauh.

Kami sangat menyambut baik Adik-adik tercinta mahasiswa dan mahasiswi UNILA. Semoga kita bisa bersinergi dengan baik dan para mahasiswa dapat membantu mengatasi berbagai persoalan yang ada di tengah warga,”

ucap Lurah Yuliana, dengan mata yang penuh harap

Lurah Sampaikan Apresiasi dan Harapan

 Ibu Yuliana menyampaikan rasa bangga atas kehadiran para mahasiswa UNILA. Sebagai aparatur kelurahan, ia memberikan apresiasi penuh dan dukungan terhadap pelaksanaan program KKN di wilayahnya, menyebut para mahasiswa sebagai ‘generasi penerus yang membawa cahaya harapan’ bagi perkembangan daerah.

Kita melihat KKN bukan hanya sebagai program wajib akademik, melainkan sebagai benih kemajuan yang akan tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap kontribusi mereka dapat menyentuh berbagai bidang penting – mulai dari sosial yang menjadi jantung kehidupan masyarakat, kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan, pendidikan sebagai kunci masa depan, pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, hingga pengelolaan lingkungan hidup sebagai warisan bagi anak cucu,” jelasnya.

Perwakilan Mahasiswa Siap Berkontribusi

Perwakilan mahasiswa KKN, yang tampak penuh semangat seperti pelari yang siap memulai lomba, menyampaikan kesiapan mereka untuk mengabdi selama masa pelaksanaan program. Mereka telah menyusun program kerja yang telah dirancang secara matang dan berharap dapat bekerja sama erat serta berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat di Kelurahan Beringin Raya.

“Kami datang bukan sebagai tamu yang hanya melihat dari jauh, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Beringin Raya. Seperti sungai yang mengalir untuk memenuhi lahan kering, kami akan berusaha memberikan kontribusi nyata sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah,”

Ucap perwakilan mahasiswa dalam sambutannya

 Dengan adanya pelaksanaan KKN UNILA di wilayah tersebut, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara dunia akademik dan masyarakat daerah – seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang berbasis pada potensi lokal di Kota Bandar Lampung, menjadikan daerah ini tumbuh menjadi bunga yang indah di tengah tanah Lampung yang subur.

Redaktur : Eddy Reyhan

Wartawan : Denis

DK : Dv

Menurut salah satu narasumber, setiap siswa dikenai beban antara 2 hingga 4 juta rupiah untuk kebutuhan AC. Dengan jumlah siswa yang diperkirakan sekitar 1.000 orang, total pengumpulan bisa mencapai angka fantastis.

“Untuk kelas 7 saja ada 11 kelas dengan sekitar 35 siswa per kelas, jadi total 385 siswa. Ditambah kelas 8 dan 9, bisa lebih dari 1.000 orang. Jika rata-rata 2 juta per siswa, totalnya lebih dari 2 miliar,” ujar narasumber tersebut.

Sementara itu, pihak sekolah menyatakan bahwa biaya listrik AC selama satu tahun hanya sekitar 60 juta rupiah. “Sisanya kemana?” tanya narasumber tersebut.

Wali murid juga mengaku bahwa mereka yang tidak membayar akan menghadapi ancaman AC di ruang kelas dimatikan. Selain itu, siswa juga dikenakan iuran untuk mengikuti eskul.

“Namanya sumbangan tapi dipatok dan diwajibkan. Ini bukan sumbangan,” ucap salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya.

LARANGAN SUDAH ADA, TAPI BERLANJUT BER Tahun”

Praktik ini terjadi meskipun Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan larangan terhadap segala bentuk pungutan uang atas nama komite atau sumbangan di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Bahkan, kasus ini dikatakan telah berlangsung bertahun-tahun.

“Kita diberitahu kalau tidak bayar, ACnya tidak dinyalakan. Padahal larangan sudah ada,” ungkap salah satu wali murid lainnya. Beberapa di antaranya juga menyatakan bahwa iuran tersebut datang sebagai perintah langsung dari kepala sekolah.

PWDPI: PERLU TINDAKAN TEGAS

Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M. Nurullah RS menegaskan bahwa kasus ini sangat meresahkan dan bertentangan dengan peraturan serta prinsip keadilan pendidikan.

“Pendidikan harus bisa diakses semua anak tanpa beban pungutan tidak jelas dan dipaksakan. Kekurangan pengawasan terlihat jelas, pihak berwenang harus bertindak tegas,” katanya.

Ia juga menyoroti selisih besar antara jumlah uang yang terkumpul dengan biaya yang disebutkan sekolah. “Perbedaan signifikan ini harus diperiksa. Pihak sekolah harus klarifikasi penggunaan dana dan transparansi pengelolaannya,” tambahnya.

M. Nurullah mengimbau agar sekolah segera menghentikan praktik tersebut dan memperbaiki sistem keuangan. Dia juga meminta Dinas Pendidikan melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan sesuai aturan.

“Bila perlu, kepala sekolahnya harus dipecat dan diberikan sanksi tegas,” pungkasnya.

Redaktur : Eddy Reyhan

Wartawan : Benny.S

Dk : Pwdpi 

Dana yang diterima untuk meningkatkan kualitas pendidikan murid diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah. Hal ini terlihat dari fasilitas sekolah yang tidak terawat, seperti kaca jendela yang rusak dan pengecatan kelas yang tidak pernah dilakukan bertahun-tahun. Padahal, dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk perawatan fasilitas sekolah dan pembelian alat tulis sekolah (ATK).

Kami mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Ketua Yayasan SDIT Swasta Satya Bhakti, berinisial S. Ditemui di kantornya, beliau mengungkapkan bahwa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan alokasi dana BOS. “Saya tidak pernah tahu ke mana dana tersebut dialokasikan, selain untuk membayar gaji guru,” ujar Bapak Slamet.

Dinas terkait diharapkan segera melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS ini, agar ada transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan dana pendidikan demi kemajuan sekolah dan kesejahteraan siswa di Desa Purwokencono.

(Perwata/red/RNI/Indra Jaya )

mencederai etika seorang pendidik sekaligus melecehkan profesi pers.

Awalnya, tim RTV News Lampung mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan wawancara seputar kegiatan yang berlangsung dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Kedatangan awak media semata-mata untuk

Mempublikasikan kegiatan positif sekolah kepada masyarakat.

Namun, saat dimintai keterangan, oknum kepala sekolah tersebut justru enggan memberikan jawaban dan memilih bungkam. Lebih mengejutkan lagi, oknum berinisial T itu tiba-tiba

Memberikan amplop putih kepada awak media. Saat dibuka, amplop tersebut berisi uang sebesar Rp30 ribu.

Tindakan itu sontak membuat tim media terkejut sekaligus kecewa. Mereka menilai, pemberian amplop tanpa alasan yang jelas mencederai profesionalisme pers.

“Kami tidak menilai dari nominalnya, tapi dari etikanya.

Seorang pendidik, apalagi kepala sekolah, seharusnya memahami aturan dan menjaga profesionalisme,” ungkap salah satu jurnalis RTV News Lampung.

Kasus ini memunculkan

pertanyaan besar mengenai etika seorang tenaga pendidik. Padahal, sudah jelas dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers memiliki fungsi mencari dan menyampaikan informasi, serta dilindungi dari segala bentuk intimidasi maupun pelecehan profesi.

Elemen pers mendesak Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur segera turun tangan, melakukan pemeriksaan, dan menindak tegas oknum kepala sekolah tersebut. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan dunia pendidikan tetap terjaga marwahnya.

(Red/RNI/Indra Jaya)

Murid saat kegiatan upacara bendera,Peristiwa ini terjadi Senin pagi, sekitar pukul 08.30 WIB.

Informasi yang diterima tim RTV News menyebut, insiden itu dipicu persoalan barisan upacara dan ketidakhadiran seorang guru. Untuk memastikan kebenaran, tim media langsung mendatangi sekolah pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat,dua guru yang ditemui membenarkan adanya kejadian, meski dengan raut wajah ragu,mereka menyebut oknum itu bukan guru di sekolah tersebut, melainkan seseorang guru sekolah lain yang masuk dengan alasan ingin menemui seseorang di sekolah tersebut.

Tak berhenti di situ, tim RTV News mendatangi kantor Korwil setempat. Pihak Korwil membenarkan insiden ini dan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait, bahkan sudah meminta maaf kepada orang tua siswa secara kekeluargaan dengan mengajak anak bermain dan memberi jajanan agar tidak trauma.

Meski demikian, ketika ditanya soal status oknum guru sekolah, pihak Korwil beralasan yang bersangkutan adalah ODGJ. Namun hingga kini, tidak ada bukti tertulis maupun keterangan resmi yang menguatkan pernyataan tersebut.

Tim kemudian berusaha meminta klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, dinas tidak memberikan tanggapan. Beberapa pegawai juga tidak ada di tempat, hanya menyisakan penjaga kantor.

Kasus dugaan intimidasi ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Di satu sisi pihak sekolah dan Korwil membenarkan, namun di sisi lain, Dinas Pendidikan Pesawaran justru memilih bungkam.

(Red/RNI/Eddy Junaidi)

Data yang dihimpun redaksi menunjukkan, alokasi terbesar mengalir untuk pengelolaan pendidikan sekolah dasar, dengan jumlah sekitar Rp74 miliar.

Namun, sejumlah pos belanja dianggap tidak wajar. Belanja modal gedung dan bangunan tercatat berulang di beberapa kegiatan, salah satunya senilai Rp2 miliar. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa hampir Rp1 miliar. Sementara, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan mencapai lebih dari Rp19 miliar, namun belanja pegawai hanya Rp39 juta, sedangkan belanja barang dan jasa justru menyerap Rp19 miliar lebih.

Ironisnya, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa hanya dialokasikan Rp16 juta. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan belanja perjalanan dinas yang menembus Rp444 juta, dengan perjalanan dalam kota mencapai Rp417 juta. Bahkan, anggaran untuk makanan dan minuman jamuan tamu tercatat Rp192 juta.

Padahal semua dana ini disebut sudah terealisasi pada tahun 2024. Namun kenyataan di lapangan masih berbanding terbalik: sejumlah sekolah kekurangan sarana belajar, gedung rusak, hingga minim fasilitas teknologi informasi.

Ada beberapa kepala sekolah Dasar di kecamatan kabupaten pesawaran mengaku sudah berapa kali melakukan pengajuan feselitas sekolah, namun blm ada tanggapan (bungkam)dari pihak terkait

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Apakah rehabilitasi sekolah benar-benar dilakukan di semua titik? Berapa biaya yang digunakan untuk tiap sekolah? Dan apakah benar anggaran sebesar Rp128 miliar itu sudah tepat sasaran seratus persen?

Seorang pengamat keuangan daerah menegaskan, dengan dana ratusan miliar rupiah, seharusnya kualitas pendidikan di Pesawaran mengalami lonjakan signifikan. Bila faktanya masih ada sekolah tertinggal, maka dugaan penyimpangan patut segera diselidiki aparat penegak hukum.

Berbagai elemen masyarakat kini mendesak Kejaksaan Negeri Pesawaran turun tangan. Mereka menilai penyelidikan yang transparan dan profesional sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Sebagai bentuk keberimbangan, awak media mencoba meminta konfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi.

media RTV News Lampung & lembaga PWRI akan terus memantau perkembangan dugaan kejanggalan anggaran pendidikan di Pesawaran, demi menjamin hak masyarakat atas pendidikan yang transparan dan berkeadilan.

(Red/RNI/Tem Investigasi)