Sebelumnya, tim media telah berkoordinasi empat hari sebelumnya untuk melakukan konfirmasi. Melalui KTU, diinformasikan bahwa Kepala UPT sedang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Setelah disepakati jadwal pertemuan untuk hari Kamis, tim media pun hadir tepat waktu. Namun sayang, janji yang dibuat bagaikan angin lalu. Pihak kepala KUPT maupun staf terkait tidak kunjung menampakkan batang hidung, menunjukkan sikap yang tidak profesional dan mengabaikan tanggung jawab.

Tidak hanya soal komitmen yang patah, kondisi pelayanan terhadap pasien pun memilukan. Di ruang tunggu, terlihat jelas wajah-wajah warga yang sudah kelelahan menanti. Seorang pasien mengaku dengan suara lirih bahwa ia sudah menunggu berjam-jam namun belum juga dipanggil.

“Sudah dari tadi pagi menunggu, sampai badan terasa kesemutan pun nama saya belum juga dipanggil,” keluhnya.

Kondisi ini membenarkan anggapan masyarakat bahwa pelayanan di sana jalan di tempat. Meskipun petugas terlihat ada, namun kehadiran mereka ibarat kosong melompong karena penanganan terhadap pasien sangat lambat.

Fasilitas Terbengkalai, Anggaran Dipertanyakan..?!

Tak hanya pelayanan yang lelet, kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana juga terlihat terlantar bak anak tirikan. Ditemukan sejumlah peralatan dan fasilitas yang terbengkalai dan tidak terawat maksimal, yang seharusnya menjadi tulang punggung kenyamanan pasien.

Terlihat tumpukan tempat sampah yang tidak difungsikan, jendela yang sudah kusam dan kotor, hingga bener yang robek namun tidak kunjung diganti. Pemandangan ini memunculkan tanda tanya besar di benak publik: apakah anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) benar-benar digelontorkan atau justru terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak produktif?

Warga Pilih “Lari” ke RS

Buruknya pelayanan ini membuat kepercayaan masyarakat runtuh seketika. Banyak warga yang kini enggan lagi mengandalkan puskesmas setempat.

“Pelayanan kurang baik dan lambat. Kalau ada keluarga yang sakit, sekarang kami lebih memilih langsung membawanya ke RS Airan Raya daripada harus menumpahkan harapan di sini yang akhirnya hampa,” ungkap salah satu warga.

Masyarakat Merbabu Mataram mendesak agar Bupati, jajaran Dinas Kesehatan, dan Inspektorat segera turun tangan. Mereka meminta dilakukan pembenahan total dan pengawasan ketat. Jika kelalaian ini masih terus terjadi, warga menuntut sanksi tegas diberikan sesuai aturan yang berlaku, bahkan tak segan meminta oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dicopot dari jabatannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons atau klarifikasi dari pihak terkait terkait polemik ini.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis.  : M. Kholil

DL.            : PWRI Lampung

Tim media yang turun langsung ke lokasi pada Jumat, 24 April 2026, menyaksikan sendiri tumpukan pasien yang menunggu giliran. Suasana di ruang tunggu terlihat ricuh karena antrean yang tak kunjung bergerak.

“Wong iki antri berobat kok kaya antri sembako ya, dari tadi pagi gak dilayani-layani. Apa memang petugas medisnya tidak ada di tempat?” keluh salah satu warga dengan nada kesal.

Kecurigaan semakin kuat saat awak media mencoba mencari informasi. Saat ditanya keberadaan Kepala UPT Puskesmas, salah satu petugas hanya menjawab singkat bahwa pimpinan tersebut tadi ada, namun kini entah kemana perginya.

Ruang Administrasi Kosong Melompong
Untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat, tim media meninjau langsung ruang administrasi. Sungguh mengejutkan, ruangan yang seharusnya menjadi pusat pengurusan administrasi pasien itu justru kosong melompong bak rumah tak berpenghuni. Tidak ada satu pun staf atau pegawai yang berjaga di tempatnya.

Kondisi ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan rendahnya kedisiplinan aparatur di lingkungan Puskesmas Beranti. Padahal, kehadiran petugas di meja pelayanan adalah kewajiban utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dinas Terkait “Bungkam”
Ketika dikonfirmasi terkait temuan buruknya pelayanan ini, pihak Dinas Kesehatan selaku atasan justru bersikap diam seribu bahasa. Melalui pesan singkat, mereka memilih untuk menutup mata dan membungkam diri, seolah membiarkan kebiasaan buruk itu terus terjadi.

Padahal, tindakan tersebut jelas-jelas melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Warga Desak Bupati Turun Tangan
Melihat ketidakadilan ini, masyarakat berharap Bupati Lampung Selatan segera turun tangan. Warga meminta agar dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memberikan sanksi tegas, bahkan tidak menutup kemungkinan pemberhentian bagi oknum pejabat yang terbukti lalai dan tidak bertanggung jawab menjalankan amanah.

Sampai berita ini di terbitkan blum ada tanggapan dari pihak terkait

Redaktur: Eddy Reyhan
Jurnalis: M. Kholil

DL.         : PWRI Lampung

Investigasi awak media pada Kamis, 5 Februari 2025, mengungkap praktik janggal di dapur SPPG yang berlokasi di Pesawaran. Oknum pengelola diduga telah menyulap sebuah mushola, tempat ibadah umat Muslim, menjadi dapur produksi. Ironisnya, alih fungsi ini dilakukan demi mengejar pundi-pundi rupiah dari program MBG yang digagas pemerintah pusat.

Kami sangat terkejut mendapati mushola dijadikan dapur,” ujar seorang jurnalis yang enggan disebutkan namanya. “Tempat yang seharusnya suci dan bersih, kini dipenuhi peralatan masak dan bahan makanan.”

Ketika dikonfirmasi, pihak SPPG terkesan menghindar. Penanggung jawab berinisial (IS) berkelit bahwa bangunan tersebut bukanlah mushola, melainkan villa atau penginapan. Namun, bantahan ini dimentahkan oleh fakta bahwa di atas bangunan tersebut masih terpampang jelas lafadz Allah dan kubah.

Tak hanya itu, SPPG tersebut juga diduga belum mengantongi izin-izin yang dipersyaratkan dalam program MBG, seperti sertifikat halal, SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), dan izin penggunaan air. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran terkesan lepas tangan dan mengarahkan awak media untuk menghubungi Satgas MBG atau Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Kami hanya menjalankan sesuai ketentuan,” kilah seorang petugas Dinkes. “Jika sudah sesuai, baru kami laksanakan.”

Sementara itu, Dinas PTSP menyatakan bahwa izin akan dikeluarkan jika sudah ada rekomendasi dari Dinkes. Kondisi ini menimbulkan kesan saling lempar tanggung jawab antar instansi pemerintah.

Masyarakat Pesawaran berharap agar Menko Pangan Zulkifli Hasan turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini. Mereka juga meminta agar oknum-oknum yang terlibat diberikan sanksi tegas, termasuk penutupan dapur SPPG jika terbukti melanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, namun justru dinodai oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Akankah keadilan berpihak pada masyarakat Pesawaran? Kita tunggu saja.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Ali.S

DL.          : PWRI

Melalui perwakilan staf yang ditemui awak media, disampaikan bahwa sebelum masa masuk sekolah digelarkan, pihak medis telah terlebih dahulu menjejakkan kaki di ranah tugasnya – membantu masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. “Kami memahami bahwa pelayanan kesehatan adalah utas tak terpisahkan dalam rantai penyelamatan nyawa, sehingga siap beroperasi dalam kondisi apapun,” ujar perwakilan tersebut.

Saat ini, berbagai program kesehatan sudah berjalan seperti arus sungai yang kembali mengalir lancar, antara lain:

– Program posyandu untuk mendukung tumbuh kembang balita dan kesehatan ibu;

– Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (Catin) sebagai langkah awal membangun keluarga sehat;

– Pelayanan umum bagi pasien yang datang dengan berbagai keluhan sakit.

“Insyaallah, UPT Puskesmas Bernung telah siap melayani dengan sepenuh hati. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik, dengan menyematkan senyum sebagai kunci pembuka hati dan sapaan salam sebagai bentuk penghormatan kepada setiap pasien,” tambahnya.

Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pihak puskesmas mengundang masyarakat untuk memberikan kritik dan saran. “Setiap masukan dari masyarakat adalah batu loncatan bagi kami untuk menjadi lebih baik kedepannya. Silakan tinggalkan pesan atau usulan yang bisa kami jadikan acuan perbaikan,” pungkas perwakilan staf.

Diharapkan pada tahun ini, Puskesmas Bernung dapat menjadi bintang terpilih dalam pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Junaidi

DL : PWRI

Beberapa hari lalu salah seorang sumber yang enggan disebut namanya memberikan informasi soal buruknya pelayanan di Puskesmas Kecamatan Balik Bukit hingga pergi ke RSUD tanpa adanya surat rujukan, guna mendapat pelayanan baik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media bahwa saat itu salah seorang terpatuk ular berbisa hingga dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Balik Bukit, namun hal mengejutkan justru terjadi, selama kurang lebih empat jam dirinya belum mendapat pelayanan penuh hingga orang tersebut memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar tanpa adanya surat rujukan dari pihak puskesmas.

“Saat itu kami membawa korban patuk ular ke puskesmas namun sampainya disana kami menunggu selama kurang lebih 4 jam tidak mendapatkan pelayanan penuh, hingga kami memutuskan untuk pergi kerumah sakit tanpa adanya surat rujukan dari pihak puskesmas. ” Ujarnya kepada awak media.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Balik Bukit saat ditemui awak media ditempat kerjanya membenarkan bahwa beberapa hari lalu ada pasien yang terkena gigitan ular, namun si pasien saat itu minta dilakukan injeksi dan pihak puskesmas menolaknya sampai si pasien memutuskan untuk pergi ke RS Umum.

“Pasien saat itu sudah kami layani di IGD dan sudah dipasang infus tapi dia minta untuk dilakukan injeksi kami tidak melakukan itu, karena ada dua jenis yang harus dilakukan injeksi atau tidak, dan memang benar meraka pergi ke Rumah Sakit tanpa adanya surat rujukan tapi obatnya tetap kami yang kasih, karena obat itu hanya ada di Puskesmas. ” Jelasnya Kapus Jum’at 28 November 2025

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat diminta untuk melakukan pemanggilan terhadap Kepala Puskesmas Kecamatan Balik Bukit guna dilakukan evaluasi kembali untuk menjadi Kepala Puskesmas Kecamatan Balik Bukit. (M.ade)

Kondisi tersebut membuat keluarga meminta doa dan dukungan agar sang anak segera pulih. Selain itu, mereka berharap adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk membantu kesembuhan anaknya.

Turut menyoroti kasus ini. Ia mempertanyakan efektivitas program pencegahan stunting yang selama ini digencarkan mulai dari tingkat desa hingga pusat.

“Dengan kejadian ini, menjadi pertanyaan besar terkait pengawasan program stunting, Apakah hanya sekadar laporan tertulis dan seremonial rapat tahunan yang menghabiskan anggaran, sementara fakta di lapangan masih ada ditemukan keluarga dan anak yang mengalami kurang gizi?” ujarnya.

Menegaskan, pihak terkait mulai dari pemerintah Desa, Kecamatan Dinas hingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus hadir memberikan dukungan nyata.

“Saya meminta pemerintah benar-benar hadir memberikan suport dan perawatan agar ananda kembali sehat dan bisa pulang bersama keluarga,” pungkasnya.

(red/RNI/Eddy Junaidi)

Kegiatan yang berlangsung di balai desa ini dibuka perwakilan Forkopimcam Jati Agung, mewakili Kepala Desa Jati Mulyo, Sumardi SE, dan dihadiri lintas sektor, termasuk perwakilan camat, UPT Puskesmas Karang Anyar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, bidan desa, kader KPM, posyandu, BKR, lansia, dan perangkat desa.

Plt Camat Jati Agung, Rizwan Efendi, menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk menekan angka stunting melalui edukasi gizi, perbaikan pola asuh, dan peningkatan akses layanan kesehatan.

Sementara itu, perwakilan KUPT Puskesmas Karang Anyar memaparkan bahwa penanganan stunting idealnya dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau periode seribu hari pertama kehidupan. Seluruh kader diminta lebih aktif mendampingi dan memantau tumbuh kembang balita.

Forum ini juga menjadi ajang evaluasi langkah yang telah ditempuh, sekaligus memperkuat komitmen membangun generasi bebas stunting di masa depan. Kepala Desa Jati Mulyo diharapkan menjadi pionir penanggulangan stunting di Kecamatan Jati Agung dan Lampung Selatan.

(red/Eddy Reyhan/RNI)

Dalam keterangannya kepada awak media, Muhtadi menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung atas kepercayaan yang diberikan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kini, dengan tugas baru di sektor kesehatan, ia akan fokus pada pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat.

Program kesehatan gratis ini selaras dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencerdaskan generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Muhtadi menjelaskan, meski sekolah telah memberikan Program Makanan Tambahan (PMT), pengecekan kesehatan rutin tetap diperlukan. Data kesehatan siswa yang terintegrasi diharapkan memudahkan pemantauan dan memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal.

Wali Kota Bandar Lampung menyatakan dukungannya penuh terhadap program ini. Pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan melalui UPTD Puskesmas di seluruh sekolah di wilayah kota.

“Kami berharap pihak sekolah dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya, serta membantu melaporkan data siswa yang belum diperiksa kesehatannya,” ujar Muhtadi. “Anak yang sehat akan lebih mudah menyerap pelajaran, dan inilah bagian dari upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa.”

(Pewarta/RNI/Eddy Reyhan)

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah melalui UPTD Puskesmas Wates menyelenggarakan Program Cek Kesehatan Gratis bagi siswa-siswi di Kecamatan Bumiratu Nuban. Program ini menyasar 18 SD/MI, 10 SMP, dan 6 SMA/SMK di wilayah tersebut.

Kegiatan pemeriksaan dimulai sejak Senin, 4 Agustus 2025, dan akan berlangsung hingga 29 Agustus untuk jenjang SD/MI. Sementara untuk SMP dan SMA/SMK, program dijadwalkan berlangsung pada bulan September mendatang.

Tujuan dari program ini adalah untuk memantau kondisi kesehatan anak-anak, sekaligus mendeteksi secara dini potensi masalah kesehatan yang dapat memengaruhi proses belajar mereka di sekolah.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, hingga evaluasi kesehatan umum lainnya. Selain itu, siswa juga menerima edukasi langsung dari petugas Promkes Puskesmas tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Kepala UPTD Puskesmas Wates, Ns. Sri Hariyani, S.Kep ,menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjamin kesehatan anak-anak usia sekolah, sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

“Kesehatan anak sekolah adalah fondasi bagi masa depan mereka. Kami berharap program ini menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi yang sehat dan cerdas,” ujarnya.(red/tem perwata/RNI)

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini menyasar 50 balita dan para ibu, dengan fokus utama pada pencegahan stunting dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Dalam kegiatan tersebut, tim medis dari Puskesmas Bernung bersama personel Polres Pesawaran melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala balita. Selain itu, juga diberikan imunisasi guna meningkatkan daya tahan tubuh anak.

Tak hanya itu, edukasi mengenai pencegahan stunting dan pentingnya gizi seimbang turut disampaikan kepada para orang tua.

Kasi Dokkes Polres Pesawaran, Penata dr. Ratna Minanda, mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah pedesaan.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di wilayah kami mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sejak dini, sebagai upaya mencegah stunting dan mendukung generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dr. Ratna.

Kegiatan Posyandu ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Para ibu mengaku senang dan terbantu dengan layanan kesehatan yang diberikan secara langsung dan menyeluruh di lingkungan mereka.

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Pesawaran berharap dapat memperkuat sinergi antara kepolisian, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas stunting.(red/RNI/Eddy Reyhan)