Kegiatan yang digadang-gadang sebagai “jembatan penghubung antara pelaku usaha dan masyarakat” ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 21 Februari 2026 di Lapangan Cipta Karya, Kalianda.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PWDPI, Nurullah menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat kecil dan memperkuat peran UMKM serta koperasi sebagai tulang punggung perekonomian daerah:

“Kita ingin memberikan wadah yang luas bagi para pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka; sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan dengan harga terjangkau,” ucapnya dengan nada penuh semangat.

Bazar UMKM Merah Putih dan Koperasi PWDPI akan menghadirkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah—tak hanya dari pelosok Lampung, tetapi juga dari pulau Jawa. Produk yang dipamerkan sangat beragam: mulai dari makanan dan minuman khas daerah yang seperti perpaduan rasa budaya, kerajinan tangan yang penuh keahlian, pakaian trendy, hingga produk pertanian olahan yang segar. Sementara itu, Pameran Produk Koperasi PWDPI akan menampilkan hasil kerja sama antar koperasi anggota PWDPI dari berbagai penjuru Indonesia.

Tak hanya sekadar transaksi ekonomi, acara ini juga akan menghadirkan warna kegembiraan. Pasar Malam yang beroperasi setiap malam mulai pukul 17.00 WIB hingga 23.00 WIB akan menyuguhkan hiburan ringan: seperti musik daerah yang merdu sebagai alunan sungai, pertunjukan seni tradisional yang memukau, serta permainan anak-anak yang penuh keceriaan untuk menambah suasana meriah.

Kami berharap rangkaian kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat serta pelaku usaha,” tambah Ketum PWDPI.

Acara yang seperti teratai yang mekar di tengah genangan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama berlangsungnya kegiatan.

Redaktur : Eddy Reyhan

Jurnalis : Denis

DL : pwdpi

Selasa, 2 Desember 2025, pengurus serikat buruh migran Indonesia (SEBUMI) dipimpin langsung oleh ketua, Ali suryatno, ketua Okk, Johari, atau biasa dikenal dengan sebutan bang Jo, dan jajaran pengurus lainnya menghadiri kunjungan ke kelompok PMI Purna di kecamatan way hilau, kabupaten pesawaran Lampung

Dalam kunjungannya tersebut,di hadiri oleh, ketua, SEBUMI Lampung,Ali suryatno, Ketua okk, Juhari, pengurus jajaran SEBUMI, ketua kelompok, PMI Purna di desa Tanjung Rejo, 10 anggota kelompok PMI dan masih ada yg belum hadir di karenakan ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan dengan alasan tertentu

Dalam kunjungan tersebut para PMI Puna membawa bukti kontrak selama berkerja di luar negeri berupa paspor,sebagai bentuk wujud nyata atau bukan setingan maupun rekayasa bahwasanya mereka benar adalah mantan PMI Puna di desa Tanjung Rejo kecamatan way hilau kabupaten pesawaran yang sudah lama tidak berkerja lagi, dan memiliki aktivitas sehari membuat makanan angkringan ringan dengan modal dan alat seadanya yang mereka miliki

Johari, sebagai ketua Okk sebumi Lampung, menerangkan bahwasanya kedatangan dan kunjungan kami adalah sebagai bentuk wujud kerja nya keperdulian kami serikat buruh migran Indonesia (SEBUMI Lampung) terhadap para pekerja migran Indonesia, baik, CPMI, maupun Purna PMI,kami sebagai wadah dan berkerjasama dengan bp2mi berkomitmen dan siap mendampingi para pekerja migran Indonesia secara informal, maupun prosedural, mulai dari pemberangkatan Samapi pemulangan sesuai tugas dan fungsi kami pahlawan devisa tanpa tanda jasa

Johari juga kembali mengingatkan bagi para CPMI agar lebih berhati-hati dan memenuhi aturan prosedur yang resmi agar tidak menjadi korban TPPO (tempat perdagangan orang) karena menurutnya tujuan kita bekerja dalam keadaan utuh dan sehat jangan sampai pulang hanya tinggal nama, karena rayuan rayuan para oknum yang mencari keuntungan secara pribadi, jika terjadi temuan dan kami selidiki itu benar, maka akan kami tindak segan tindak tegas dan bawa ke jalur hukum

Johari juga berharap, kepada pemerintah, maupun bp2mi agar memberikan sikap kepedulian terhadap para CPMI maupun PMI Puna, agar dapat memberikan pembinaan maupun bantuan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan bagi para CPMI dan PMI Puna di wilayahnya masing-masing.(Eddy Reyhan)

Hal ini disampaikan langsung oleh Ali Zailani di bersama kelompok petani lainnya kepada awak media saat dimintai keterangan soal harga pupuk yang sudah turun kurang lebih 20% khususnya di kabupaten Lampung Barat 

dalam keterangan nya sekelompok gabungan kelompok petani sangat berterimakasih kepada bapak presiden RI Prabowo Subianto yang sudah memberikan penurunan harga pupuk subsidi yang memang sangat oleh para petani untuk bercocok tanam , mulai dari padi, kopi, singkong, malau hijau dll

menurutnya dengan adanya penurunan harga pupuk subsidi yang memang di perlukan peruntukan nya, untuk proses penanaman dan hasil petani dalam menjaga dan merawat tanaman mereka berharap dengan harga pupuk yang sudah turun 20% ini bisa menghasilkan panen dan sangat membantu pemakaian pupuk nonsubsidi yang mungkin harganya masih lumayan mahal di bandingkan dengan harga pupuk subsidi pada umumnya

Harapan kelompok petani Lampung Barat, kepada bapak presiden RI,Prabowo Subianto selain, menurunkan harga pupuk subsidi, bisa memberikan bantuan mesin, untuk alat pertanian, dan menampung hasil panen dengan harga Het pada umumnya, tujuan nya untuk memupuk kenaikan laba ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi sandang pangan. (Andi, S)

Recoom news Indonesia -Lampung Tengah,Beberapa bulan terakhir SPBU lampung tengah mendapat sorotan karena banyaknya aduan dan keluhan dari warga masyarakat yang mengeluhkan sulitnya untuk mendapat BBM bersubsidi.

Dengan banyaknya aduan dan keluhan dari warga masyarakat tentang sulitnya mereka untuk mendapatkan BBM bersubsidi,maka tim media mencoba untuk mencari informasi tentang keluhan warga masyarakat tersebut ke SPBU-SPBU yang ada di lampung tengah.

Adapun keterangan yang di dapat tim media dari spbu-spbu yang ada di lampung tengah khususnya,mereka menyatakan tidak ada niat untuk mempersulit warga masyarakat dalam memdapatkan bbm bersubsidi.

SPBU lampung tengah menyatakan mereka tidak membatasi atau bahkan mempersulit warga masyarakat untuk memdapatkan BBM bersubsidi,hanya saja mereka terkendala dengan pasokan BBM bersubsidi dari depot pusat yang sangat minim,hampir semua SPBU yang ada di lampung tengah hanya mendapat pasokan 8 ton per item BBM bersubsidi setiap harinya,bahkan untuk BBM subsidi jenis solar terkadang dua hari sekali cuma dapat kiriman delapan ton.

Karena minimnya pasokan tersebut pihak spbu membatasi setiap kendaraan dalam membeli bbm bersubsidi dengan tujuan agar semua warga masyarakat kebagian.

Berdasar keterangan dari SPBU yang ada di lampung tengah tim rekan media mencoba mencari keterangan soal pasokan BBM bersubsidi tersebut ke beberapa SPBU yang ada di luar lampung tengah,hasilnya berbanding terbalik dengan minimnya pasokan BBM bersubsidi ke SPBU-SPBU yang ada di lampung tengah,pasokan BBM bersubsidi yang di terima spbu-spbu yang ada di luar lampung tengah seperti spbu yang ada di bandar lampung dll sungguh sangat jauh.

Berdasar hasil telusuran tim media rata-rata SPBU yang ada di luar lampung tengah menerima pasokan sebanyak 32 sampai 40 ton per hari,sunguh sangat jauh sekali.

Dengan adanya hasil telusuran tim media ini,maka tim media sangat berharap BPH migas dan pertamina untuk turun ke bawah dan bisa memperbaiki timpang nya pasokan bbm bersubsidi ini agar masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam mendapat bbm bersubsidi di semua spbu yang ada di wilayah provinsi lampung.(Team Agoes)

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pringsewu, sekaligus sebagai langkah klarifikasi atas isu atau pemberitaan yang sempat beredar di tengah masyarakat.

Dalam bincang santai yang berlangsung hangat, Ketua Komisi IV, Agus Irwanto menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya semata-mata untuk mengonfirmasi informasi yang beredar dan memastikan situasinya langsung di lapangan. “Kami datang untuk memastikan langsung dan Alhamdulillah, hari ini semua sudah clear,” tegas Agus.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV, Nurul Ikhwan, menambahkan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah yang perlu didorong bersama. “UMKM di Pringsewu harus maju salah satunya destinasi wisata kuliner seperti Ummika, Pemerintah dan DPRD harus hadir mendampingi. bukan justru menjatuhkan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antara legislatif, eksekutif, dan pelaku UMKM, membahas langkah-langkah ke depan demi penguatan usaha kecil agar lebih berkembang dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi IV dan OPD yang hadir menyatakan komitmennya untuk mendukung UMKM seperti Ummika, sembari mendorong kesiapan administrasi dan legalitas yang dibutuhkan sesuai regulasi.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kekompakan dan sinergi lintas sektor dalam memajukan UMKM di Kabupaten Pringsewu.(GPS/Eddy Reyhan)

“Kelima misi itu, adalah Optimalisasi kualitas dan pemanfaatan SDM; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah; Penyelenggaraan tata kelola yang profesional, modern dan inovatif; Mempertahankan Swasembada pangan yang berwawasan lingkungan; dan Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar yang berkelanjutan,” kata Riyanto, saat pidato perdana pada Rapat Paripurna di DPRD Pringsewu, Senin (3/3/2025).

Untuk mencapai visi misi tersebut, ia mengaku telah menyiapkan berbagai program yang selaras dengan program Pemprov Lampung dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu Pringsewu Produktif; Pringsewu Sehat; Pringsewu Cerdas; Pringsewu Lancar; Pringsewu Tahan Pangan; Pringsewu Bersih; Pringsewu Melayani; Pringsewu Nyaman; dan Pringsewu Religius.

Pihaknya juga berkomitmen untuk serius dalam mengemban kepercayaan masyarakat Pringsewu dengan bekerja keras mencurahkan segenap daya, sebab ia meyakini amanah kepemimpinan tersebut akan dipertanggungjawabkan baik dihadapan rakyat Pringsewu maupun di hadapan Tuhan.

“Berdasarkan kebijakan pusat, pada 2025 ini akan dilakukan efisiensi dana transfer ke daerah yang tentunya akan berpengaruh dalam percepatan pembangunan Kabupaten Pringsewu. Namun, jika hal tersebut disikapi bersama dengan optimisme, semangat serta rasa syukur, dapat menjadi penyemangat untuk menjalankan amanah kedepan,” ujarnya.

Riyanto Pamungkas juga mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan inovasi dan kolaborasi baru agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan menuju Pringsewu Makmur. Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, menurutnya dalam 100 hari kedepan sudah ada kerja nyata yang terlihat dalam mencapai target dari program unggulan yang dicanangkan. “Bukan hanya terpaku pada 100 hari saja, tetapi dituntaskan hingga 5 tahun kedepan,” pungkasnya.

Rapat paripurna diikuti 36 dari 40 anggota DPRD Pringsewu, dipimpin Ketua DPRD setempat Suherman, dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila beserta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda serta berbagai elemen lainnya.(Ika Mulyani)

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Desa Rejo Mulyo, Bapak Hartono ST, mewakili Kepala Desa Rejo Mulyo, Bapak Tu Sandoro, menyampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa (DD) yang dilakukan pada hari itu merupakan tahap akhir untuk tahun 2024. Sebanya

k 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan untuk tiga bulan, dengan total bantuan sebesar Rp 900.000 per KPM.

Hartono mengingatkan agar dana BLT DD digunakan dengan bijak oleh para penerima, mengingat kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat musim pancaroba yang memengaruhi harga-harga barang. Ia menekankan bahwa BLT DD merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui pemerintahan desa untuk membantu warga, khususnya warga Desa Rejo Mulyo, dalam menghadapi kondisi ekonomi yang menantang.

Desa Rejo Mulyo juga dikenal dengan pengelolaan pendapatan desa yang baik, terutama melalui BUMDes dan swakelola di sektor perdagangan, budidaya, dan pertanian. Desa ini mendapat apresiasi atas kinerjanya dalam mendukung perekonomian dan pembangunan desa.

Terkait anggaran tahun 2025, Hartono menjelaskan bahwa dalam Musrenbangdes yang diadakan minggu lalu, anggaran Dana Desa untuk tahun mendatang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan petani. Meskipun program BLT DD belum dapat dipastikan, Hartono akan berupaya semaksimal mungkin dalam mempertimbangkan anggaran yang terbatas. Mengingat mayoritas penduduk Desa Rejo Mulyo adalah petani, pembangunan di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Hartono juga mengimbau kepada seluruh warga Desa Rejo Mulyo untuk saling mendukung demi kemajuan desa. Ia berharap agar masyarakat terus memberikan dukungan agar desa dapat terus berkembang.(Edy Reyhan)

Diduga kalau 26  Koran di berhentikan kepala sekolah Terima untung sekitar 2,600.000 Ribu  Rupiah per Triwulan,  mungkin lumayan selama

12 bulan bisa dapat uang sebanyak

10, 400.000. Ribu rupiah, padahal ini uang Negara yang harus di alokasikan buat koran malah di berhentikan.

Sejumlah wartawan dari 26 media menemui Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Gunung Sugih Besar di Kantor Korwil Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Kedatangan awak media untuk berkoordinasi terhadap kepala sekolah Setyo Adi S.Pd  yang memangku kebijakan di sekolah tersebut.

Awak media bertanya lantaran pemberhentian tanpa ada Kordinasi Atas tidak kebijak salah satu kepala sekolah di UPTD SD N 1  Gunung Sugih Besar dan  Kepala sekolah (KEPSEK) yang baru beberapa bulan dijabatnya. pihak sekolah  sudah memberhentikan bermitra yang telah lama dijalin yang berlangganan berupa oplah koran maupun majalah.

Beberapa awak media berkordinasi ke pihak kepala sekolah mengatakan, kedatangan dirinya bersama rekan wartawan lainnya yakni untuk mempertanyakan  dengan kebijakan sekolah yang sudah memberhentikan kemitraan  berlangganan oflah koran,maupun majalah, dengan ketegasannya Jadi Kepala sekolah Setyo ADI.S.Pd. BARU menjabat Kepala Sekolah di UPTD SD N1 Gunung Sugih Besar, menolak kemitra atau kerjasama dengan awak media, baik media cetak maupun online,”ungkapnya.

Menurutnya, adapun setelah bertemu dengan Pihak Kepala Sekolah, bahwa bukan menolak Kemitraan namun memberhentikan of lah koran dari 26 awak media.

Ya jadi bukan menolak kerja sama namun memberhentikan of lah koran dari semua media dengan suatu alasan, itu kata Kepala sekolah,”ujarnya.

Masih ucap awak media, Kepala Sekolah sebelumnya Kemitraan berjalan dengan lancar tidak ada kendala, namun setelah masuk Kepala Sekolah baru langganan oplah koran diberhentikan, dengan alasan masing-masing kepala sekolah mempunyai kebijakan yang tidak sama, ujarnya

Salah satu media menyatakan benar setiap pemimpin punya kebijakan masing-masing tidak mesti sama, yang sampai saat ini tidak bisa disamakan dengan  waktu dijabat setelah kepala yang telah purna bakti. Selama dijabat beliau yang dirasakan  nyaman,kondusif.

Hal lain beda seperti sekarang ini dijabat oleh PLT Kepala sekolah UPTD SDN 1 Gunung Sugih Besar Yang mampu memiliki kelebihan kepala sekolah bikin awak media pada bertanya tanya.

Sementara PLT Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Gunung Sugih Besar,  menyatakan bahwa pihaknya memberhentikan langganan of lah koran dengan alasan situasi dan kondisi. Dan menurutnya, itu hak dirinya selaku kepala sekolah.

Situasi dan kondisi saat ini, dan itu hak dari Saya selaku Kepala Sekolah memberhentikan dan tidaknya oflah koran yang sudah masuk selama jabatan kepala sekolah di masa lampau.(Indra Jaya)

dengan tujuan mereka akan ber orasi dan menuju kantor OJK (otoritas jasa keuangan) Lampung

dan meminta pihak OJK memberhentikan perizinan ke smart multi finance, yang diduga kuat oknum debt colector nya yang secara berutal melakukan perampasan 1 unit mobil pick up milik inisial M,A supir dan warga

Masa di Giring menuju kantor OJK di Lampung guna bersama sama mengorasikan meminta OJK memberhentikan perizinan PT smart multi finance yang dinilai tidak tahu aturan dan etika dalam layanan konsumen dan dalam penagihan angsuran kendaraan jenis sepeda motor maupun mobil

sesampainya di kantor OJK Lampung pihak keamanan dan di dampingi Langsung oleh pihak Kapolsek setempat sudah menggerakkan personil nya untuk demi keamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas GARUDA di depan kantor OJK Lampung

sempat terjadi kisruh dan adu mulut antara anggota kepolisian sektor setempat dengan pihak pendemo ormas GARUDA Lampung yang di ketuai oleh Ali mukhtamar SH, dan jajaran ormas GARUDA lainnya, namun berakhir reda dan kondusif, setelah komunikasi baik dengan kepolisian sektor setempat dan pihak OJK yang memberikan izinkan masuk untuk mediasi atau konfirmasi hak jawab dengan pihak OJK di kantor setempat

setelah beberapa menit melakukan mediasi antara pihak pendemo (ormas GARUDA) dengan pihak OJK akhirnya orasi yang dilakukan pada hari ini menemui titik terang, karena pihak OJK akan melakukan pemanggilan terhadap PT smart multi finance, untuk dimintai keterangan dan melakukan konfirmasi terkait yang terjadi di lapangan dan melihat prosedur prosedur yang berlaku, dari salah satu pihak OJK yang memberi keterangan kepada awak media yang diwakili oleh ibu indah didampingi pak Duwi dan rekan pihak OJK Lampung

sementara Ali mukhtamar SH , sebagai ketua algojo unjuk rasa ormas GARUDA menjelaskan bahwasanya setelah melalui mediasi yang ditanggapi baik oleh pihak OJK yang akan menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan kepada PT smart multi finance dan Ali mukhtamar juga berharap agar kendaraan tersebut lebih cepat akan dilakukan pengembalian ke pihak konsumen, inisial M A, dan beliau sudah membuat laporan di polres Cilegon bahwasanya ini merupakan perampasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menurut nya perlu juga tindakan tegas dari kepolisian untuk menjaga agar tidak terjadi berulang ulang terkait kejahatan perampasan yang dilakukan oleh oknum (Edy Reyhan)

Termasuk salah satu sektor yang sampai saat ini ada subsidi pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terlepas dari segala dilema pemberlakuannya yang kadang dianggap tidak tepat sasaran namun kebijakan tersebut disambut baik oleh masyarakat di Indonesia karena dengan adanya subsidi maka menjadikannya “lebih murah”

Perkara barang murah tentu jadi yang paling dicari semua kalangan walau peruntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Adanya subsidi maka barang tersebut menjadi “rebutan” tidak saja untuk mereka yang dianggap miskin.

Di sinilah kemudian memantik permasalahan pendistribusian yang diduga tidak tepat sasaran, ditambah lagi masih sering terdengar keluhan masyarakat yang merasa belum bisa menikmati kebijakan subsidi BBM karena ketersediannya yang terbatas. Maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable) oleh stakeholder terkait baik itu oleh pengawas internal maupun eksternal. Sebab pengawasan menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. adapun Jenis BBM Tertentu (JBT) yang mendapatkan subsidi pemerintah yaitu minyak tanah dan Solar, sedangkan yang tidak bersubsidi meliputi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berupa Premium dan Jenis BBM Umum(JBU) berupa Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Terhadap JBT inilah yang diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu karena harganya yang lebih murah.

Namun sangat di sayangkan yang terjadi di Pom Bensin Pringsewu dengan nomor SPBU  24.353.76, yang beralamat di Tambak Rejo, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu yang diduga telah melakukan pengecoran ilegal dalam kapasitas besar dengan menggunakan kendaraan Roda Empat yang telah di modifikasi sedemikian rupa, diduga kegiatan pengecoran tersebut terjadi di setiap harinya, dan sangat di sayangkan kegiatan yang memang melanggar hukum tersebut di ketahui dan diduga melibatkan beberapa oknum aparat yang terlibat dalam pengecoran tersebut.

Praktek pengecoran diduga ilegal yang terjadi di SPBU tersebut Diketahui Saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap  Warga Pesawaran Desa Negeri Sakti Jhon Deni (41) pada Sabtu (17/8/2024) sekira Pukul 12.30 WIB lalu yang saat ini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan Polres Pringsewu Polsek Gading Rejo.

” Saya sudah lapor ke Polsek Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan nomor STTPL/B/39/VIII/2024/SPKT/ POLSEK GADING REJO/POLRES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG, tanggal 17 Agustus 2024,” Kata Deni kepada media ini pada (17/8/2024) lalu.

Lapora pak menteri perdagangan & Mentri BUMN menurut kami jika masalah ini tidak di tindak lanjuti maka seluruh SPBU Sindonesia akan melakukan kesalahan yang sama 

Saya prihatin terkait maraknya dugaan pengecoran BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU 24.353.76 Pringsewu, menggunakan tangki mobil modifikasi, masih banyak SPBU nakal di Pringsewu yang melakukan praktik serupa tanpa adanya tindakan tegas dari Pertamina maupun Aparatur Penegak Hukum (APH) setempat,” Pungkas Jhon Deni saat pulang dari Polsek Gading Rejo Pringsewu sehabis laporan dirinya yang di keroyok oleh Oknum pelaku pengecoran BBM di SPBU Tambak Rejo Pringsewu.(Ali Iskandar)